Prabowo Tegaskan Himbara Jadi Motor Penggerak Ekonomi Nasional, Perkuat UMKM dan Jaga Stabilitas Keuangan

JAKARTA | Sentrapos.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus berperan lebih dari sekadar lembaga perbankan komersial. Menurutnya, bank-bank milik negara merupakan pilar strategis pembangunan nasional yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin pertemuan perdana bersama jajaran Direksi dan Komisaris Himbara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Presiden mengumpulkan secara kolektif seluruh pimpinan lima bank BUMN, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebanyak 100 delegasi hadir untuk mendengarkan arahan strategis Presiden mengenai arah kebijakan sektor perbankan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Himbara harus menempatkan diri sebagai instrumen kemajuan bangsa, melampaui peran tradisionalnya dalam berbisnis,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Himbara Miliki Peran Strategis bagi Perekonomian Nasional

Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa lima bank anggota Himbara saat ini memiliki kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, atau setara hampir 10 persen dari total kapitalisasi perusahaan nasional.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa Himbara memegang posisi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Menurut Presiden, kekuatan finansial yang dimiliki bank-bank BUMN harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kekuatan aset dan kapitalisasi yang besar, Himbara memiliki tanggung jawab sistemik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.”

Akses Pembiayaan UMKM Jadi Prioritas Pemerintah

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang harus memperoleh dukungan nyata dari industri perbankan agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah berharap Himbara semakin aktif menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat produktif.

Integritas dan Tata Kelola Tetap Jadi Fondasi

Selain memperkuat fungsi intermediasi, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bank BUMN harus tetap menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi utama agar sektor perbankan tetap dipercaya masyarakat serta mampu menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.

Pertemuan strategis tersebut juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan mendorong peran Himbara menjadi semakin proaktif dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

“Perbankan BUMN diharapkan menjadi katalis pembangunan nasional melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan tetap mengedepankan tata kelola yang profesional.” (*)

Poin Utama Berita

• Presiden Prabowo Subianto menegaskan Himbara sebagai pilar strategis pembangunan nasional.
• Pertemuan perdana digelar bersama Direksi dan Komisaris lima bank BUMN di Istana Merdeka.
• Himbara memiliki kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan nasional.
• Pemerintah meminta Himbara memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM.
• Presiden menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan Good Corporate Governance (GCG).
• Bank BUMN diarahkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.