SURABAYA | Sentrapos.co.id – Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Emil Elestianto Dardak, memastikan telah ada sanksi terhadap 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur yang menyajikan menu tidak sesuai standar selama Ramadan.
“Ada 17 SPPG,” kata Emil saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Emil menjelaskan bahwa sanksi diberikan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk penegakan disiplin dalam pelaksanaan program MBG.
“Terima kasih kepada BGN yang telah tegas memberikan tindakan kedisiplinan terhadap 17 SPPG di Jatim yang tidak memenuhi syarat dalam menu Ramadan. Semoga lebih baik ke depannya,” tegasnya.
Keluhan Wali Murid
Sanksi ini muncul setelah sejumlah wali murid di beberapa daerah di Jawa Timur mengeluhkan menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar gizi.
Salah satu keluhan datang dari orang tua siswa SD Negeri Purwantoro I, Kota Malang. Pada Rabu (25/2/2026), siswa menerima menu berupa dua potong jagung ukuran kecil, satu telur rebus, dua butir kurma, serta keripik tempe.
Orang tua siswa menilai komposisi tersebut tidak mencerminkan asupan gizi yang memadai, apalagi jika mengacu pada estimasi anggaran per porsi yang disebut mencapai Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
Sehari sebelumnya, siswa juga menerima menu berupa sepotong pizza, tiga butir telur puyuh, dan satu buah pisang.
Keluhan ini memicu perhatian publik terhadap implementasi program MBG, khususnya selama bulan Ramadan yang memerlukan penyesuaian menu.
Evaluasi Standar Sajian Ramadan
Emil menegaskan seluruh SPPG wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan BGN, termasuk dalam penyesuaian menu selama Ramadan. Menu kering pengganti makan siang tetap harus memenuhi prinsip kecukupan gizi, keamanan pangan, serta kelayakan konsumsi.
Pemprov Jatim bersama BGN akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kualitas layanan MBG sesuai pedoman.
Komitmen Perbaikan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi anak sekolah. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap porsi yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan sesuai standar.
Evaluasi menyeluruh terhadap SPPG diharapkan mampu mencegah terulangnya keluhan serupa serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. (*)
