SURABAYA | Sentrapos.co.id — Kebijakan digitalisasi parkir di Kota Surabaya memicu polemik. Sebanyak 600 juru parkir (jukir) resmi dibekukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya setelah menolak program aktivasi rekening sebagai bagian dari sistem parkir non-tunai.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir penolakan terhadap kebijakan tersebut.
“Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti. Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri,” tegas Eri, Jumat (10/4/2026).
Digitalisasi Parkir Berlaku Akhir April 2026
Program digitalisasi parkir dijadwalkan mulai berlaku penuh pada akhir April 2026. Seluruh jukir diwajibkan memiliki rekening aktif sebagai bentuk transparansi pengelolaan pendapatan parkir.
Langkah ini diambil untuk menghapus praktik tidak transparan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan.
Skema Baru Picu Penolakan
Polemik muncul dari perubahan skema bagi hasil. Dalam kebijakan baru, pembagian pendapatan ditetapkan 60 persen untuk Pemkot Surabaya dan 40 persen untuk jukir.
Namun, sebagian jukir menolak dan menginginkan pembagian 70 persen untuk mereka dan 30 persen untuk pemerintah.
Eri menjelaskan bahwa skema baru justru lebih menguntungkan dibanding sebelumnya.
“Dulu 20 persen untuk jukir dan 80 persen ke kas Pemkot. Sekarang 40 persen untuk jukir dan 60 persen ke Pemkot. Ini agar transparan dan tidak ada prasangka,” jelasnya.
Ancaman Penertiban hingga Tim Anti-Preman
Eri menegaskan bahwa lahan parkir merupakan aset negara, sehingga pengelolaannya harus mengikuti aturan yang berlaku.
Pemkot bersama Forkopimda akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menghambat kebijakan, termasuk melalui praktik premanisme.
“Ini tanah negara. Jangan buat Surabaya tidak berbobot dengan preman-preman. Kita akan turunkan tim anti-preman,” tegasnya.
Program parkir non-tunai disebut sebagai aspirasi masyarakat Surabaya yang menginginkan sistem yang lebih transparan, modern, dan akuntabel. (*)
Poin Utama Berita
- 600 jukir Surabaya dibekukan Dishub
- Penolakan terhadap digitalisasi parkir dan aktivasi rekening
- Wali Kota Eri Cahyadi ancam ganti jukir yang tidak patuh
- Skema baru bagi hasil 60% Pemkot, 40% jukir
- Jukir menuntut pembagian 70% untuk mereka
- Pemkot siapkan penertiban hingga tim anti-preman
- Digitalisasi parkir mulai berlaku akhir April 2026
