GRESIK | Sentrapos.co.id — DPRD Gresik menyoroti penghentian sementara operasional sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ditemukan ketidaksesuaian standar penyajian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sanksi tersebut mencuat usai viralnya menu berupa kelapa muda utuh (degan) yang diberikan kepada siswa di wilayah Sidayu, Kabupaten Gresik.
Langkah tegas diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menghentikan sementara operasional sembilan dapur MBG sebagai bentuk evaluasi.
“Sudah tepat pemberian sanksi terhadap sembilan SPPG di Gresik. Ini untuk menjaga kualitas program gizi,” tegas Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, Selasa (17/3/2026).
Standar Gizi dan Higienitas Wajib Dipatuhi
Mujid menegaskan, setiap SPPG telah dilengkapi tenaga ahli gizi dan wajib menjalankan standar pelayanan kesehatan secara ketat.
Ia mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh dijalankan secara asal-asalan, khususnya dalam penyajian makanan kepada siswa.
“Menu MBG tidak bisa sembarangan. Harus memenuhi standar gizi dan kebersihan, mulai dari pengolahan hingga penyajian,” jelasnya.
Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan harus benar-benar layak konsumsi dan sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat.
Imbauan untuk Seluruh Pengelola SPPG
DPRD Gresik juga mengimbau seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan BGN.
Langkah ini penting untuk memastikan program peningkatan gizi bagi pelajar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik dengan makanan yang benar-benar siap saji dan layak konsumsi,” tambah Mujid.
Daftar 9 SPPG yang Disuspend
Adapun sembilan SPPG di Gresik yang dikenai sanksi penghentian sementara, yakni:
-
SPPG Ngawen Sidayu
-
SPPG Sidomulyo Sidayu
-
SPPG Wadeng Sidayu
-
SPPG Wonokerto Dukun
-
SPPG Lowayu Dukun
-
SPPG Sembungan Kidul Dukun
-
SPPG Tebuwung Dukun
-
SPPG Glatik Ujungpangkah
-
SPPG Pucung Balongpanggang
Evaluasi Program Nasional
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kualitas program nasional di bidang gizi anak. Pemerintah diharapkan terus memperketat pengawasan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional. (*)
