SEMARANG | Sentrapos.co.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya menyusul kasus penangkapan Bupati Pati dan Bupati Pekalongan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan menghadapi Lebaran 2026 yang digelar secara tertutup di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/3/2026).
Dalam rapat yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ahmad Luthfi menegaskan agar para kepala daerah tidak lagi terjerat kasus hukum, khususnya korupsi.
“Pertama Pati, satu setengah bulan berikutnya Pekalongan. Saya tidak ingin satu setengah bulan nanti ada lagi. Ini warning untuk kita semua, cukup dua kali, jangan sampai ini ping telu,” tegas Ahmad Luthfi.
Kepala Daerah Diminta Jaga Integritas
Didampingi Wakil Gubernur Tak Yasin Maimoen, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kasus yang menjerat dua kepala daerah tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah.
Menurutnya, kepala daerah harus menjalankan pemerintahan dengan orientasi pelayanan publik serta menjauhi praktik penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi dan gratifikasi.
“Sebagai pejabat publik kita harus menciptakan birokrasi yang melayani dengan prinsip clear and good governance. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga meminta para kepala daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
“Saya minta para bupati dan wali kota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan kita, transparansi kita,” tambahnya.
Kepala Daerah Diminta Siaga Saat Lebaran
Selain menyoroti integritas pejabat daerah, Ahmad Luthfi juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap berada di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran.
Hal tersebut merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang meminta kepala daerah tetap siaga selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran.
Menurut Ahmad Luthfi, momentum Lebaran identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga pemerintah daerah harus memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif.
“Lebaran itu agenda tahunan. Sebagai pejabat publik kita sudah biasa jadi ‘Bang Toyib’ yang tidak pulang-pulang. Saya ingatkan H-7 sampai H+7 tetap berada di wilayah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar kepala daerah tidak melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri selama periode tersebut.
Dengan peringatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh kepala daerah dapat menjaga integritas, transparansi, serta pelayanan publik agar pemerintahan daerah tetap berjalan optimal, terutama selama momentum Lebaran 2026. (*)
