JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar utama transformasi pembangunan nasional dalam APBN 2026, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui APBN 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun, melanjutkan tren peningkatan belanja negara di sektor strategis tersebut. Anggaran ini diarahkan untuk tiga fokus utama, yakni pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan transformasi ekonomi.
Penguatan pendidikan dinilai krusial di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung. Pemerintah memandang kualitas SDM sebagai faktor penentu apakah Indonesia mampu melompat menjadi negara maju atau justru terjebak dalam jebakan pendapatan menengah. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan inklusif, bonus demografi berisiko berubah menjadi tekanan sosial dan ekonomi.
Dalam upaya pemerataan akses, pemerintah melanjutkan berbagai program afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan BOP PAUD, guna memastikan latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan.
Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan ditempuh melalui revitalisasi sarana prasarana, penguatan sekolah unggulan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Pemerintah tetap melanjutkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tambahan penghasilan bagi guru, termasuk guru non-ASN, sebagai upaya memperbaiki kualitas proses belajar-mengajar.
Dalam mendukung transformasi ekonomi, APBN 2026 juga mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics). Program seperti SMK Pusat Keunggulan dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri diperluas agar lulusan lebih siap masuk pasar kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.
Selain itu, kebijakan pendidikan terintegrasi dengan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan satu kesatuan dalam pembangunan manusia sejak usia dini.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2026 menegaskan bahwa pendidikan tidak diposisikan sekadar sebagai belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun manusia Indonesia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Pendidikan diharapkan menjadi fondasi utama bagi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
(Oleh: Muhammad Lutfi Aziz, Pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB)
