APBN 2025 Pro-Growth, Wamenkeu Ungkap Dampak Nyata Program Prioritas Presiden Prabowo
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang sebagai instrumen fiskal yang ekspansif dan pro-pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Thomas memaparkan berbagai capaian program strategis pemerintah yang realisasinya menunjukkan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor gizi, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Salah satu program unggulan yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 7 Januari 2026, MBG telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
“Kami telah mengoperasikan 19.343 central kitchen atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang menyerap 789.319 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp51,5 triliun dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat sebesar Rp43,3 triliun,” ujar Thomas di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Di sektor kesehatan, pemerintah mencatat capaian signifikan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah melayani 70,8 juta penduduk dengan serapan anggaran Rp2,1 triliun. Selain itu, penguatan infrastruktur kesehatan juga dilakukan melalui revitalisasi rumah sakit dari Kelas D menjadi Kelas C, dengan total realisasi anggaran Rp3,2 triliun yang mencakup 32 rumah sakit di berbagai daerah.
Sektor pendidikan turut menjadi fokus utama APBN 2025. Program Sekolah Rakyat terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran hingga 31 Desember 2025.
“Anggaran tersebut telah mendidik 15.895 siswa kurang mampu yang berada di desil 1 dan 2, melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan, serta mengoperasionalkan 166 Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA,” jelas Thomas.
Pemerintah juga menyiapkan fondasi jangka panjang melalui pembentukan Dana Abadi Sekolah Unggul Garuda (SUG) sebesar Rp1,7 triliun untuk menjamin keberlanjutan pendanaan pendidikan unggulan. Sementara itu, program revitalisasi sekolah dan madrasah secara nasional telah menyalurkan anggaran Rp18,9 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Di bidang ketahanan pangan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran besar mencapai Rp143,9 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan 8,1 juta ton pupuk bersubsidi, pembangunan 20 bendungan, pencetakan sawah seluas 69.000 hektare, optimalisasi lahan 381.000 hektare, serta pengembangan jaringan irigasi seluas 55.000 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta melakukan pembelian hasil pertanian berupa 489,96 ribu ton beras, 1,65 juta ton gabah, dan 480,33 ribu ton jagung dari petani lokal.
Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk pembangunan desa dan penguatan koperasi serta UMKM. Kebijakan ini mencakup subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 4,6 juta debitur dengan total plafon mencapai Rp270,1 triliun.
Wamenkeu menegaskan bahwa desain APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“APBN kita dorong agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” pungkasnya. (*)