JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan memperketat belanja negara melalui skema efisiensi anggaran tiga tahap guna meredam dampak rambatan konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan ini merupakan respons atas meningkatnya ketegangan global yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang berpotensi memicu ketidakpastian pasar dan tekanan terhadap fiskal Indonesia.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah akan menjalankan strategi penghematan secara bertahap dan terukur.
“Kami akan menjalankan skema ini secara bertahap, mulai dari tahap satu hingga tahap ketiga,” ujar Purbaya, Kamis (26/3/2026).
Target Hemat Rp81 Triliun, Defisit Dijaga
Langkah efisiensi ini ditargetkan mampu menghemat anggaran hingga Rp81 triliun. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga disiplin fiskal nasional.
Pemerintah memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan undang-undang.
“Kami memastikan APBN tetap terkendali dan tidak akan menembus angka 3 persen,” tegas Purbaya.
Untuk tahun 2026, defisit APBN diproyeksikan berada di kisaran 2,68 persen, menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Relokasi Anggaran Jumbo Rp800 Triliun
Selain efisiensi baru, pemerintah sebelumnya telah melakukan relokasi anggaran dalam skala besar mencapai Rp800 triliun atau setara sekitar 70 miliar dolar AS.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi.
“Presiden juga menginstruksikan efisiensi tambahan, dan kami telah mengidentifikasi potensi penghematan sebesar Rp81 triliun,” ujar Prasetyo.
Strategi Berlapis Hadapi Gejolak Global
Strategi efisiensi berlapis ini diharapkan mampu menjadi bantalan fiskal di tengah tekanan global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar akibat konflik Timur Tengah.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau dinamika global dan menyesuaikan kebijakan fiskal secara adaptif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah ini adalah bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko global yang tidak menentu,” pungkas Purbaya. (*)
