Scroll untuk baca berita
Example 325x300
Example floating
Example floating
EKONOMI & BISNIS

APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Menkeu: Masih Terkendali di Level 0,21 Persen PDB

26
×

APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Menkeu: Masih Terkendali di Level 0,21 Persen PDB

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA | Sentrapos.co.idPurbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026), Menkeu menegaskan posisi fiskal tersebut masih berada dalam koridor yang telah dirancang dalam APBN 2026.

“Posisi defisit APBN Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya.


Pendapatan Negara Tumbuh 20,5 Persen

Meski defisit, kinerja pendapatan negara menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 20,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Rinciannya meliputi:

  • Penerimaan perpajakan: Rp138,9 triliun (5,2 persen target)

    • Pajak: Rp116,2 triliun (4,9 persen target)

    • Kepabeanan dan cukai: Rp22,6 triliun (6,7 persen target)

Menkeu menyebut penerimaan pajak Januari tumbuh signifikan sebesar 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ini artinya ada perbaikan makro sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya harap ke depannya berlanjut terus,” katanya.

Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari target, meski secara tahunan terkoreksi 20,4 persen. Penyesuaian tersebut antara lain dipengaruhi pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.


Belanja Negara Tumbuh 25,7 Persen

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy).

Menurut Purbaya, percepatan belanja dilakukan sejak awal tahun untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026.

Rinciannya:

  • Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp131,9 triliun (4,2 persen target), tumbuh 53,3 persen (yoy)

    • Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp55,8 triliun (3,7 persen target), tumbuh 128,9 persen (yoy)

    • Belanja Non-K/L: Rp76,1 triliun (4,6 persen target), tumbuh 23,4 persen (yoy)

  • Transfer ke Daerah (TKD): Rp95,3 triliun (13,8 persen target), tumbuh 0,6 persen (yoy)

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun.


Pembiayaan Terukur dan Antisipatif

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target. Pemerintah memastikan pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.

Menkeu menegaskan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai “shock absorber” sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.

“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kami optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026,” tutupnya. (*)