JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan di Asia Tenggara, termasuk satu perusahaan asal Indonesia, karena diduga terlibat dalam rantai pasok komponen drone militer Iran.
Sanksi tersebut diumumkan pada 2024, dengan menargetkan empat perusahaan Malaysia dan satu perusahaan Indonesia yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan pengadaan militer Iran.
Departemen Keuangan AS menilai perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan Hossein Hatefi Ardakani, seorang pengusaha yang disebut sebagai agen pengadaan pertahanan asing.
Ardakani diduga menggunakan berbagai perusahaan fiktif untuk memperoleh komponen elektronik yang kemudian digunakan dalam industri militer Iran.
Terhubung dengan Produsen Drone Iran
Menurut laporan media internasional, Ardakani memiliki hubungan bisnis dengan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan negara, termasuk HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company).
Perusahaan tersebut dikenal sebagai produsen drone bunuh diri Shahed-136, yang menjadi salah satu sistem senjata yang banyak digunakan Iran dalam konflik regional.
Drone Shahed-136 disebut menjadi salah satu perangkat yang membuat Israel dan Amerika Serikat menghadapi tantangan serius dalam operasi militer di kawasan Timur Tengah.
Investigasi Serangan Drone di Laut Merah
Penyelidikan AS terhadap jaringan pemasok komponen drone Iran meningkat setelah milisi proksi Iran, kelompok Houthi, berupaya menyerang kapal perang USS Carney di Laut Merah.
Dalam insiden tersebut, sebanyak 26 drone diluncurkan, namun berhasil dicegat oleh sistem pertahanan militer Amerika Serikat.
Sejak November 2023, kelompok Houthi diketahui mulai melancarkan serangan menggunakan drone dan rudal ke wilayah Laut Merah, yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional.
Perusahaan Malaysia Disebut Terlibat
Departemen Keuangan AS menyebut salah satu perusahaan yang terlibat adalah Arta Wave, perusahaan importir elektronik yang berbasis di Malaysia dan Hong Kong.
Perusahaan ini disebut berupaya membantu Ardakani memperoleh 1.000 unit servomotor, komponen penting dalam sistem penggerak drone.
Selain itu, perusahaan Malaysia lainnya, Nava Hobbies, dituduh membantu menyediakan motor elektrik, pompa bahan bakar, dan servomotor yang diduga dapat digunakan dalam produksi drone militer.
Perusahaan Indonesia Terseret Tuduhan
Sementara itu, perusahaan asal Indonesia Surabaya Hobby juga disebut dalam daftar entitas yang dikenai sanksi.
Departemen Keuangan AS menduga perusahaan tersebut memanfaatkan karakter dual-use technology, yaitu komponen yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer.
Pemilik perusahaan, Agung Surya Dewanto, disebut memfasilitasi pengiriman setidaknya 100 unit servomotor kepada Pishgam Electronic Safe Company, perusahaan yang berbasis di Isfahan, Iran.
Perusahaan Iran tersebut diduga memiliki hubungan dengan industri pertahanan yang dikendalikan pemerintah Iran.
Surabaya Hobby Bantah Tuduhan
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Surabaya Hobby membantah terlibat dalam aktivitas yang mendukung program militer Iran.
Dalam wawancara dengan media nasional, pihak perusahaan menyatakan bahwa produk yang mereka jual merupakan komponen hobi elektronik dan rekreasi, yang lazim digunakan untuk berbagai kegiatan sipil.
Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana komponen teknologi sipil dapat memiliki potensi penggunaan ganda, yang kerap menjadi perhatian dalam pengawasan perdagangan internasional terkait teknologi militer.
Hingga kini, isu rantai pasok komponen drone Iran masih menjadi perhatian global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. (*)
