JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewaspadai potensi ancaman perang yang dapat melumpuhkan ketahanan energi nasional. Pasalnya, Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Bahlil mengungkapkan, konsumsi minyak nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak domestik baru berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari guna menutup defisit pasokan.
“Ketahanan energi kita hanya cukup 21 hari. Kalau terjadi perang dan kapal-kapal impor tidak bisa masuk, dalam hitungan kurang dari tiga minggu kita bisa menghadapi krisis serius,” tegas Bahlil di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia menambahkan, dalam skenario terburuk, Indonesia tidak perlu diserang secara militer untuk mengalami krisis. Cukup dengan menghambat jalur impor energi, pasokan dalam negeri bisa terganggu signifikan.
“Tidak perlu ada senjata masuk. Cukup halau kapal-kapal impor ke Republik, maka dalam 20 hari dampaknya sudah terasa,” ujarnya.
Ribuan Sumur Idle, Lifting Masih Rendah
Berkaca pada kondisi domestik, Bahlil juga menyoroti ribuan sumur minyak yang belum berproduksi optimal. Dari sekitar 39.000 sumur yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), hanya sekitar 17.000 sumur yang aktif berproduksi, sementara sisanya merupakan idle well.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan lifting nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Dorong Teknologi EOR dan Skema Investasi Fleksibel
Sebagai solusi, Kementerian ESDM mendorong penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan produksi sumur-sumur tua.
“Sumur-sumur lama ini harus kita suntik dengan teknologi. Tidak ada cara lain. EOR salah satunya,” jelas Bahlil.
Selain itu, pemerintah menawarkan fleksibilitas skema investasi kepada KKKS melalui dua opsi, yakni cost recovery maupun gross split, dengan pendekatan yang memastikan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) tetap ekonomis.
“Silakan memilih gross split atau cost recovery. Yang penting IRR-nya ekonomis. Ini jalan tengah,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
2026 Jadi Fase Krusial Transisi Energi
Di sisi lain, transformasi menuju energi hijau terus dikebut. PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional melalui transformasi berkelanjutan.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum peningkatan kinerja sekaligus percepatan agenda transisi energi.
“Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum peningkatan kinerja yang lebih baik. Seluruh insan PLN harus siap mengawal rencana kerja dan anggaran demi keberlanjutan bisnis dan ketahanan sistem kelistrikan nasional,” ujar Darmawan.
PLN IP menetapkan strategi transformasi berfokus pada operational excellence, efisiensi biaya, serta pengembangan bisnis hijau dalam RKAP 2026.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menegaskan bahwa 2026 merupakan fase krusial percepatan transisi energi melalui strategi yang terukur dan berdampak nyata.
“PLN Indonesia Power berkomitmen menjadikan 2026 sebagai tahun akselerasi transisi energi. Kami tidak hanya menjaga keandalan pembangkit, tetapi juga mempercepat pemanfaatan energi bersih,” paparnya.
Akselerasi Energi Bersih dan Proyek PLTS
Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meresmikan enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), bagian dari 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi.
Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Dengan kombinasi peningkatan lifting minyak, optimalisasi teknologi, fleksibilitas investasi, serta percepatan transisi energi hijau, pemerintah menargetkan fondasi ketahanan energi nasional semakin kokoh menghadapi tantangan global.
Ketahanan energi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut kedaulatan dan stabilitas nasional. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi fase penentu arah kebijakan energi Indonesia ke depan. *
