SIDOARJO | Sentrapos.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, melakukan peninjauan langsung ke perlintasan sebidang di wilayah Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan perbedaan ketinggian antara rel kereta api dan permukaan aspal yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Menurut Bambang, kondisi rel dan aspal yang tidak rata dapat meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua yang melintas.
“Saya ingin lintasan sebidang antara rel kereta dengan jalan raya di semua Kabupaten Sidoarjo maupun Surabaya itu harus rata antara rel dengan aspal,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi perlintasan sebidang di kawasan Tulangan yang masih belum rata. Menurutnya, pembenahan teknis tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Soroti Pelanggaran dan Minimnya Pembatas Jalur Ganda
Selain persoalan konstruksi jalan, Bambang juga menyoroti masih banyaknya pengendara roda dua yang nekat menerobos palang pintu perlintasan, terutama di jalur ganda.
“Karena di jalur ganda itu pembatasnya kurang naik, kurang tinggi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penegakan hukum yang konsisten dinilai mampu menekan angka pelanggaran sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas.
Imbauan Keselamatan dari Pihak Stasiun
Kepala Stasiun Tanggulangin, Rico F, turut mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan perjalanan kereta api saat berada di perlintasan.
“Daripada terburu-buru dan melanggar palang pintu, akibatnya fatal bisa menghilangkan nyawa,” ujarnya.
Pihak stasiun meminta masyarakat bersabar dan mematuhi rambu serta sinyal yang ada demi keselamatan bersama.
Dorongan Perbaikan Infrastruktur dan Edukasi Publik
Peninjauan ini menjadi sorotan penting terhadap kondisi perlintasan sebidang di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Infrastruktur yang tidak optimal, ditambah rendahnya kesadaran sebagian pengguna jalan, berpotensi memicu kecelakaan serius.
DPR mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi teknis, perataan permukaan rel dan aspal, serta peningkatan tinggi pembatas jalur ganda. Edukasi dan penegakan hukum juga harus berjalan beriringan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. (*Antara)
