BNPB: Korban Meninggal Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Capai 1.177 Jiwa
Jakarta | Sentrapos.co.id -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mencapai 1.177 orang hingga 4 Januari 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data sebelumnya.
“Rekapitulasi terakhir pada kemarin pukul 16.00 WIB tercatat 1.167 jiwa. Hari ini bertambah 10 orang, sehingga total korban meninggal dunia menjadi 1.177 jiwa,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Tambahan korban meninggal dunia tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak tiga jiwa, Tapanuli Selatan lima jiwa, dan Sumatera Barat dua jiwa.
Selain itu, BNPB juga melaporkan adanya pembaruan data korban hilang. Tim di lapangan berhasil menemukan sejumlah warga yang sebelumnya diduga hilang, sehingga jumlah korban yang masih dalam pencarian mengalami penurunan.
“Hari ini terdapat pengurangan 17 nama dari daftar orang hilang setelah dilakukan verifikasi oleh pemerintah desa, kecamatan, serta pihak keluarga. Dengan demikian, total korban yang masih dinyatakan hilang saat ini berjumlah 148 jiwa,” jelas Abdul.
Adapun jumlah pengungsi akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera hingga saat ini tercatat mencapai 242.174 orang yang tersebar di berbagai wilayah terdampak.
Terkait status kebencanaan, BNPB mencatat sejumlah daerah telah memperpanjang maupun mengakhiri status tanggap darurat. Di Provinsi Aceh, sebanyak 10 daerah memperpanjang status tanggap darurat, sementara delapan daerah lainnya telah memasuki fase transisi darurat.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, status tanggap darurat telah berakhir di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini, Sumatera Utara secara keseluruhan telah memasuki tahap transisi darurat.
“Di Sumatera Utara, 14 daerah berada dalam status transisi darurat. Dua daerah telah mengakhiri masa tanggap darurat tanpa perpanjangan. Dengan demikian, tidak ada lagi kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berstatus tanggap darurat,” ujarnya.
Untuk wilayah Sumatera Barat, BNPB menyebutkan masih terdapat satu daerah yang memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan masih adanya potensi longsor susulan akibat rekahan tanah yang terdeteksi, terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi panjang.
“Kami terus melakukan pemantauan dan upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko longsor susulan, khususnya di Kabupaten Agam. Selain wilayah tersebut, seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat saat ini telah berada pada fase transisi darurat,” pungkas Abdul Muhari. (*)