JEMBER | SENTRAPOS.CO.ID – Pelayanan publik di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, viral di media sosial setelah operasional kantor desa lumpuh total akibat listrik padam. Penyebabnya terbilang ironis: tidak ada dana untuk membeli token listrik senilai Rp200 ribu.
Peristiwa ini mencuat sejak Rabu (18/2/2026) pagi, ketika aktivitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa terhenti karena komputer dan perangkat pendukung tidak dapat dioperasikan.
Pelayanan Terhenti Sejak Pagi
Video kondisi kantor desa yang gelap tanpa aktivitas pelayanan beredar luas di media sosial. Sejak pukul 08.00 WIB, warga yang hendak mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP tidak dapat dilayani.
Seluruh sistem pelayanan berbasis digital tak bisa berjalan akibat padamnya listrik.
Tak Mampu Beli Token Rp200 Ribu
Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, menjelaskan kebutuhan token listrik kantor desa mencapai Rp200 ribu per minggu. Dana tersebut digunakan untuk operasional komputer, dua unit AC, serta sistem administrasi berbasis digital.
“Ironisnya, kas operasional desa saat ini kosong sehingga tidak bisa membeli token listrik,” ujarnya.
ADD 2026 Belum Cair
Akar persoalan berasal dari belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026. Kondisi ini membuat kas desa tidak memiliki anggaran rutin untuk menutup biaya operasional harian.
Keterlambatan pencairan dana desa berdampak langsung terhadap layanan dasar pemerintahan di tingkat desa.
Perangkat Desa Belum Terima Gaji
Krisis keuangan tersebut tidak hanya berdampak pada layanan publik, tetapi juga kesejahteraan perangkat desa. Diketahui, para perangkat Desa Patemon belum menerima gaji sejak Januari hingga Februari 2026.
“Kami mohon maaf, anggaran belum turun. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak awal tahun,” ungkap Djoni.
Warga Kecewa, Terpaksa Pulang
Puluhan warga yang telah mengantre sejak pagi terpaksa pulang tanpa mendapatkan layanan. Salah satu warga, Indra (43), mengaku kecewa karena baru mengetahui penyebab gangguan pelayanan setelah berada di lokasi.
“Saya mau cetak KK, tapi disampaikan listrik padam karena tidak ada tokennya. Kami akhirnya harus pulang,” katanya.
Mekanisme Dana Talangan Tak Berjalan
Biasanya, pihak desa menggunakan dana talangan pribadi pejabat desa untuk menutup kebutuhan darurat ketika anggaran belum cair. Namun dalam kasus ini, mekanisme tersebut tidak berjalan.
“Biasanya hampir habis langsung dibayarkan dulu. Tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya,” tambah Djoni.
Evaluasi Tata Kelola dan Ketahanan Fiskal Desa
Insiden ini menjadi sorotan publik terkait ketahanan fiskal dan manajemen kas desa. Pengelolaan anggaran yang bergantung penuh pada pencairan dana rutin tanpa dana cadangan berpotensi mengganggu layanan dasar kepada masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan solusi agar pelayanan publik di Desa Patemon kembali normal serta memastikan keterlambatan pencairan dana desa tidak terulang di masa mendatang. (*)
