TULUNGAGUNG | Sentrapos.co.id – Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menghentikan operasional sementara akibat dana bantuan operasional dari pemerintah pusat belum cair.
Penghentian layanan terjadi di SPPG Wates, Kecamatan Sumbergempol, dan SPPG Bendosari, Kecamatan Ngantru.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengajuan proposal dari pengelola SPPG.
“Memang ada beberapa SPPG yang berhenti sementara karena keterlambatan penerimaan dana operasional. Namun ini bukan karena keterlambatan pengajuan proposal,” ujarnya, Jumat.
Dampak Perubahan Sistem Anggaran
Sebrina menerangkan, dana operasional SPPG bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing satuan pelayanan.
Keterlambatan pencairan terjadi akibat adanya perubahan sistem anggaran di tingkat pusat yang masih dalam tahap transisi.
Menurutnya, kondisi serupa tidak hanya dialami Tulungagung, melainkan juga sejumlah daerah lain yang terdampak penyesuaian sistem penyaluran dana.
Mekanisme Virtual Account dan Auto Top Up
Secara teknis, setiap SPPG yang telah mengajukan proposal sesuai jadwal akan menerima dana melalui mekanisme virtual account dengan sistem auto top up.
Dalam skema ini, dana akan otomatis ditambahkan ketika saldo rekening virtual mendekati batas minimal.
“Setiap SPPG memiliki virtual account. Jika saldo mendekati batas minimal, akan dilakukan top up otomatis. Saat ini masih dalam masa peralihan sistem,” jelasnya.
Namun, selama masa transisi berlangsung, dana operasional belum dapat dimanfaatkan sehingga berdampak pada kelangsungan program.
Pembelian Bahan Pangan Tertunda
Akibat belum cairnya dana operasional, kedua SPPG tersebut belum dapat melakukan pembelian bahan pangan yang dibutuhkan untuk mendukung program pemenuhan gizi.
BGN meminta pengelola SPPG yang terdampak untuk bersabar menunggu proses penyesuaian sistem hingga pencairan dana kembali normal.
Penghentian sementara ini diharapkan tidak berlangsung lama agar layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan peserta didik, dapat kembali berjalan optimal. *
