SURABAYA | Sentrapos.co.id – Manajemen PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menegaskan bahwa kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas utama meskipun institusi tersebut tengah menghadapi penyelidikan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS) dipastikan berjalan normal tanpa gangguan.
Direktur Operasional KBS, Nurika Widyasanti, menyampaikan bahwa seluruh layanan pengunjung serta standar perawatan satwa tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perawatan dan pemeliharaan satwa tetap menjadi prioritas utama kami. Seluruh kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai standar,” ujar Nurika, Minggu (8/2/2026).
Perawatan Satwa Tetap Berjalan Optimal
Nurika menegaskan, proses hukum yang tengah berjalan tidak berdampak pada pelayanan publik maupun kesejahteraan satwa. Stabilitas operasional menjadi fokus utama manajemen agar fungsi KBS sebagai lembaga konservasi dan wisata edukasi tetap terjaga.
Sebagai lembaga konservasi, PDTS KBS terus melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
-
Pemeriksaan kesehatan satwa secara rutin oleh tim dokter hewan
-
Penyediaan pakan berkualitas sesuai kebutuhan gizi masing-masing spesies
-
Pengelolaan habitat satwa yang dirancang mendukung perilaku alami satwa
“Tanggung jawab kami adalah memastikan satwa tetap sehat dan terawat dengan baik, apa pun dinamika yang sedang terjadi,” tegasnya.
Kooperatif dalam Proses Hukum
Terkait penyelidikan dugaan korupsi, Nurika menyatakan pihaknya bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Ia juga mengapresiasi Kejati Jatim yang tetap memperhatikan keberlangsungan perawatan satwa selama proses penyelidikan berlangsung.
Menurutnya, transparansi yang dilakukan manajemen merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.
“Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang objektif bahwa KBS tetap menjalankan fungsinya sebagai destinasi wisata edukasi dan lembaga konservasi kebanggaan warga Surabaya,” ujarnya.
Wali Kota Dorong Audit Independen
Sebelumnya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta Kejati Jatim melakukan audit keuangan independen terhadap PDTS KBS. Permintaan tersebut menyusul dugaan penyelewengan keuangan yang disebut telah muncul sejak 2013.
Eri mengungkapkan bahwa sejak 2023 pihaknya telah mendorong audit independen terhadap seluruh BUMD, termasuk PDTS KBS.
“Sejak 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya minta audit independen agar semuanya jelas, karena ini menyangkut uang rakyat,” tegas Eri.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan kepada Kejati Jatim untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Manajemen KBS berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan transparan, tanpa mengganggu keberlangsungan perawatan satwa serta pelayanan kepada masyarakat. *
