SURABAYA | Sentrapos.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendorong para instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, saat pelantikan delapan Jabatan Fungsional Instruktur, Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya, Sigit Priyanto menyampaikan ucapan selamat kepada para instruktur yang dilantik. Ia menegaskan bahwa kenaikan jenjang jabatan harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab, terutama dalam mentransfer keahlian dan keterampilan kepada masyarakat pencari kerja.
“Instruktur memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Ilmu dan kompetensi yang dimiliki harus benar-benar ditransfer kepada peserta pelatihan agar mereka siap kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sigit.
Delapan instruktur yang dilantik berasal dari berbagai UPT Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur, yaitu Indra Widya Bhakti dari UPT BLK Pasuruan, Tri Laksono dari UPT BLK Jember, Dodik Khoiruddin dan Rizki Nurhazizah Tri Atmaja dari UPT BLK Singosari, Nurul Hidayah dan Andi Kurnianto dari UPT BLK Bojonegoro, Herdian Cahyaningrum dari UPT BLK Situbondo, serta Adityo Dwi Prakoso dari UPT BLK Tuban. Salah satu instruktur mengikuti pelantikan secara daring karena tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci.
Sigit menekankan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ASN dituntut untuk tidak hanya bekerja keras tetapi juga bekerja cerdas melalui inovasi dan kreativitas. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para instruktur karena adanya penyesuaian jumlah paket pelatihan. “Inovasi tidak selalu harus mahal. Penyederhanaan prosedur layanan, digitalisasi proses pembelajaran, serta integrasi layanan lintas bidang dan lintas UPT harus terus dikembangkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong para instruktur untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, akademisi, hingga pemanfaatan program CSR, tanpa membebani APBN maupun APBD.
Lebih lanjut, Sigit menegaskan pentingnya kesesuaian kurikulum dan metode pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui pelatihan yang tepat sasaran dan uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lulusan BLK diharapkan mampu mengisi peluang kerja di dalam maupun luar negeri serta berkontribusi menekan angka pengangguran di Jawa Timur.
“Dengan kenaikan jenjang jabatan ini, para instruktur harus terus belajar, beradaptasi, dan memberi manfaat. Kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya.
