JAKARTA | Sentrapos.co.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan penerbangan haji dan umrah tahun 2026. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang berpotensi memengaruhi jalur penerbangan internasional menuju Arab Saudi.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, kondisi geopolitik global saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar keselamatan dan kenyamanan jamaah Indonesia tetap terjamin.
“Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan perlindungan jemaah umrah dan calon jemaah haji Indonesia,” kata Dini Rahmania dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Jamin Keamanan Jamaah Indonesia
Dini menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh jamaah Indonesia yang sedang maupun yang akan berangkat menunaikan ibadah di Arab Saudi berada dalam kondisi aman.
Ia menilai, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini, terutama menjelang pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan pada 22 April 2026.
Karena itu, ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
“Kantor Urusan Haji dan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi harus dioptimalkan, sehingga jamaah dapat memperoleh pendampingan serta respons cepat jika terjadi situasi darurat,” ujarnya.
Dini juga menekankan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus tetap berjalan maksimal, namun tetap adaptif terhadap perkembangan geopolitik global.
Pengawasan PPIU Harus Diperketat
Selain itu, DPR juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan hak-hak jamaah tetap terlindungi.
Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan maupun perubahan jadwal penerbangan akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
“Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadahnya dengan tenang dan khusyuk,” tegas Dini.
Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah guna merespons dinamika keamanan di Timur Tengah.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain:
-
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
-
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)
-
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
-
Maskapai penerbangan
-
Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan gangguan operasional perjalanan haji dan umrah akibat konflik geopolitik di kawasan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan jamaah Indonesia menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah tetap berjalan aman dan lancar. (*)
