JAKARTA | Sentrapos.co.id – DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk melindungi sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan geopolitik yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran berdampak pada penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan, sehingga menyebabkan banyak penerbangan internasional tertunda. Akibatnya, ribuan jemaah umrah Indonesia dilaporkan tertahan di berbagai bandara di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menjamin keselamatan para jemaah.
“Kami meminta pemerintah bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keamanan serta kebutuhan logistik para jemaah,” kata Abidin Fikri, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan perlu segera melakukan pemetaan data jemaah yang terdampak. Langkah ini penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah evakuasi, bantuan logistik, hingga skema pemulangan yang aman.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan layanan darurat dan dukungan logistik bagi para jemaah yang tertahan akibat penundaan penerbangan.
Abidin menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah di luar negeri, merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi secara maksimal.
“Pemerintah juga perlu menyiapkan skema mitigasi komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah terus memburuk,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji opsi rute penerbangan alternatif serta menyiapkan mekanisme bantuan bagi jemaah yang harus menunggu lebih lama di luar negeri.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam situasi ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Abidin, akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah umrah Indonesia.
Ia juga mengimbau para jemaah serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara masing-masing. (*)
