SURABAYA | Sentrapos.co.id — Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtyar Rifai meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan program beasiswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) benar-benar disalurkan kepada penerima yang tepat.
Program bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK dari keluarga kurang mampu dengan nilai bantuan sebesar Rp50 ribu per siswa.
Bahtyar menegaskan, selain tepat sasaran, program tersebut juga harus dipastikan matang dari sisi penganggaran, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan sebelum dijalankan.
“Beasiswa senilai Rp50 ribu yang diberikan kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK kurang mampu harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Bahtyar Rifai di Surabaya, Kamis (5/3/2026).
Pendidikan Usia Dini Sangat Penting
Bahtyar mengaku baru mengetahui rencana program tersebut, namun secara prinsip ia menyatakan dukungannya apabila program tersebut benar-benar ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam membiayai pendidikan anak.
Menurutnya, pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membentuk dasar perkembangan anak.
“Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting,” katanya.
Kepastian Anggaran di APBD 2026
Meski mendukung, Bahtyar menegaskan bahwa kepastian anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi landasan utama sebelum program tersebut direalisasikan.
Ia menilai, tanpa alokasi anggaran yang jelas, implementasi program berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Mekanisme Penyaluran Harus Jelas
Selain soal anggaran, DPRD Surabaya juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan kepada para penerima.
Bahtyar mempertanyakan apakah bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau melalui transfer langsung ke rekening penerima.
“Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolah, langsung ke rekening orang tua, atau dalam bentuk barang. Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Gunakan Data Warga Miskin
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Bahtyar menyarankan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.
Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem data yang telah digunakan dalam berbagai program bantuan sosial sebelumnya.
“Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran,” jelasnya.
DPRD Akan Lakukan Evaluasi
Bahtyar juga menekankan pentingnya evaluasi berkala jika program beasiswa tersebut benar-benar dijalankan.
Ia mengingatkan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.
“Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga,” tegasnya.
DPRD Surabaya, lanjut Bahtyar, akan melakukan pemantauan terhadap implementasi program tersebut untuk memastikan kebijakan berjalan efektif serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan pendidikan. (*)
