JAKARTA | Sentrapos.co.id — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pengelolaan anggaran negara tetap optimal.
“Efisiensi dilakukan melalui penghematan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik, serta pengetatan perjalanan dinas,” ujar Indra, Jumat (27/3/2026).
Kebijakan ini telah dibahas sebelum Hari Raya Idulfitri bersama sejumlah unit kerja di lingkungan DPR RI. Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik secara lebih ketat di kompleks parlemen.
Mulai diberlakukan, pemadaman dan pengaturan listrik dilakukan secara terjadwal, termasuk pembatasan operasional listrik mulai pukul 18.00 WIB.
“Bukan sekadar pemadaman, tetapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” tegasnya.
Indra mengungkapkan, selama ini konsumsi listrik masih tergolong tinggi meski aktivitas pegawai pada malam hari relatif terbatas. Hal ini berdampak langsung terhadap pembengkakan biaya operasional gedung.
Selain listrik, efisiensi juga menyasar penggunaan kendaraan dinas. Setjen DPR RI menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun dari pengurangan konsumsi BBM operasional.
Tak hanya itu, opsi penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat kini tengah dikaji sebagai langkah strategis tambahan.
“Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka operasional bus antar-jemput pegawai bisa dihentikan sementara. Ini berpotensi menekan konsumsi BBM secara signifikan,” jelas Indra.
Di sisi lain, anggaran kegiatan rapat juga diperketat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, kini tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari kebijakan penghematan.
Untuk perjalanan dinas, Setjen DPR RI menerapkan prinsip selektif. Kegiatan yang tidak mendesak akan dibatasi, sementara agenda yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap difasilitasi secara optimal.
Indra memastikan, kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR RI.
“Pelayanan kepada Dewan tetap menjadi prioritas. Efisiensi tidak boleh menghambat kinerja legislatif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa agenda rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak bisa dibatasi secara kaku.
“Rapat Dewan bersifat dinamis karena menyangkut kepentingan publik,” tambahnya.
Kebijakan ini akan diterapkan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran dan dievaluasi secara berkala. Melalui langkah tersebut, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus meningkatkan efisiensi kinerja lembaga legislatif. (*)
Poin Utama Berita (Highlight Cepat Pembaca)
- DPR RI mulai efisiensi anggaran akibat kenaikan harga BBM
- Penghematan fokus pada BBM, listrik, dan perjalanan dinas
- Pemadaman listrik terjadwal mulai pukul 18.00 WIB
- Target penghematan BBM capai Rp1,5 miliar per tahun
- WFH hari Jumat jadi opsi untuk tekan biaya operasional
- Jamuan rapat ditiadakan untuk efisiensi
- Perjalanan dinas dibatasi secara selektif
- Pelayanan kepada anggota DPR dipastikan tetap optimal
