TEGAL | Sentrapos.co.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin pengumpulan data, melainkan fondasi penting yang akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan nasional ke depan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak memandang remeh program strategis tersebut, apalagi sampai mengurangi alokasi anggarannya.
Penegasan itu disampaikan Fikri saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Kegiatan bertema Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat tersebut diikuti oleh pelaku usaha, akademisi, serta aparatur pemerintah daerah dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
Menurut Fikri, sensus merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Ia menilai, data yang dihasilkan dari sensus menjadi pijakan utama agar kebijakan pemerintah benar-benar berbasis fakta, bukan sekadar asumsi.
“Pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang kuat, akurat, dan mutakhir. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 wajib dilaksanakan secara serius dan menyeluruh,” ujar Fikri, yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah.
Politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti target ambisius pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Menurutnya, target tersebut mustahil dicapai tanpa dukungan data ekonomi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun menegaskan akan bersikap kritis apabila terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang justru mengorbankan program sensus.
“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, maka data dasarnya harus benar-benar kuat. Jangan sampai kebijakan ekonomi dibangun hanya dari perkiraan,” tegasnya.
Selain itu, Fikri menekankan pentingnya meningkatkan literasi statistik di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat memberikan data yang akurat sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan dan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Edi Mahmud, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, termasuk aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan dinamika perekonomian nasional. Data tersebut akan menjadi dasar perencanaan pembangunan lintas sektor, baik industri, UMKM, maupun jasa, sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi era transformasi ekonomi digital. (Red)
