SEMARANG | Sentrapos.co.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono.
Luthfi mengaku prihatin atas kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya telah berulang kali mengingatkan pentingnya integritas bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).
Integritas Pejabat Publik Jadi Sorotan
Menurut Luthfi, peristiwa yang menjerat Bupati Cilacap tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, terutama para bupati, wali kota, dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya disampaikan dalam pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam pengelolaan pemerintahan.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip clean governance dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Clean governance dan good governance harus menjadi napas bagi bupati dan wali kota, termasuk ASN di daerahnya,” lanjutnya.
Pemprov Jateng Kerja Sama dengan KPK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi.
Para kepala daerah di wilayah Jawa Tengah juga telah diingatkan agar tidak menyalahgunakan anggaran maupun kewenangan jabatan.
Luthfi menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait kasus tersebut.
Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah memastikan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Cilacap harus tetap berjalan normal.
Ia juga memantau langsung kondisi pemerintahan daerah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu setelah kepala daerahnya tersangkut kasus hukum.
Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK
Sebagaimana diketahui, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK bersama Sekda Cilacap Sadmoko Danardono.
Sebelum dibawa ke Jakarta, keduanya sempat diamankan di Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
“Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” ujar Budi.
Saat ini KPK masih melakukan pendalaman terkait aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
(*)
