JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah mulai mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap stabilitas fiskal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi selama satu bulan ke depan guna menilai kemungkinan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Langkah tersebut dilakukan setelah harga minyak mentah global mengalami kenaikan tajam akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Saya akan evaluasi selama satu bulan ke depan apa yang terjadi dan kami akan lakukan penyesuaian seperlunya,” ujar Purbaya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global sebelum memutuskan langkah fiskal yang diperlukan.
Harga Minyak Dunia Tembus Level Tertinggi Sejak 2022
Lonjakan harga minyak global terjadi setelah meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Berdasarkan laporan pasar energi internasional, harga minyak mentah Brent tercatat menyentuh 118 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 17 Juni 2022.
Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan rata-rata harga minyak pada awal tahun.
Pada Januari 2026, harga rata-rata minyak tercatat:
-
Brent (ICE): sekitar 64 dolar AS per barel
-
US WTI: sekitar 57,87 dolar AS per barel
Kenaikan ini dipicu kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Pastikan APBN Masih Aman
Meski harga minyak dunia melonjak, Menteri Keuangan menilai kondisi tersebut belum langsung menimbulkan tekanan besar terhadap APBN 2026.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan asesmen berkala sebelum memutuskan kebijakan fiskal tambahan.
“Jangan cepat menyimpulkan harga akan 100 dolar AS terus. Kami akan lakukan asesmen dari waktu ke waktu. Hitungan berubah terus sesuai keadaan,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan rata-rata harga minyak masih berada di bawah batas asumsi maksimal yang dapat ditoleransi oleh APBN.
Sensitivitas APBN terhadap Harga Minyak
Pemerintah mencatat bahwa perubahan harga minyak mentah memiliki dampak langsung terhadap struktur anggaran negara.
Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah harus berhati-hati dalam merespons dinamika harga energi global.
Pemerintah Jaga Momentum Ekonomi
Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan penyesuaian fiskal nantinya tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Purbaya, perekonomian domestik saat ini masih berada dalam kondisi ekspansif dan relatif stabil.
“Penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan akan mengambil keputusan dengan cepat apabila kondisi pasar energi global terus mengalami tekanan. (*)
