JAKARTA | Sentrapos.co.id — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan adanya desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Desakan tersebut mencuat di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurut Muzani, Presiden Prabowo memahami dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Namun kemudian ada persoalan Iran ini. Saya kira itu yang juga Beliau menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2026).
BoP Dinilai Mendukung Kemerdekaan Palestina
Muzani menjelaskan bahwa Board of Peace (BoP) dibentuk sebagai forum internasional untuk mendorong agenda pembangunan, rekonstruksi, serta rehabilitasi wilayah Palestina, termasuk Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut sejak awal didasari oleh komitmen mendukung kemerdekaan Palestina.
Dibahas dalam Pertemuan di Istana Negara
Muzani mengatakan pandangan Presiden Prabowo mengenai BoP juga disampaikan dalam pertemuan bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI di Istana Negara, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza.
“Kita bisa saja kapan saja keluar. Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujar Muzani.
Menurutnya, pemerintah memandang partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional bersifat dinamis, sehingga keputusan untuk tetap bertahan atau keluar dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan nasional dan kondisi geopolitik global.
Pembahasan BoP Sementara Dihentikan
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Dewan Perdamaian Gaza untuk sementara ditunda.
Hal tersebut karena perhatian negara-negara anggota kini tertuju pada perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama terkait ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tetap melakukan konsultasi dengan negara-negara mitra, termasuk negara-negara Teluk Persia, yang juga menjadi anggota dalam forum tersebut.
MUI Desak Indonesia Mundur
Desakan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza sebelumnya juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melalui Tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP.
MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai penggagas forum tersebut dinilai tidak sejalan dengan situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Menurut MUI, hingga saat ini forum tersebut belum menunjukkan efektivitas nyata dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Pemerintah Indonesia sendiri hingga kini masih terus melakukan kajian dan konsultasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. (*)
