MOJOKERTO | Sentrapos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI bergerak cepat menangani sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto.
Sebagai bentuk respons langsung pemerintah pusat, Menteri HAM Natalius Pigai melakukan peninjauan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Rabu (14/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan sesuai prosedur serta memenuhi standar profesional.
“Program MBG merupakan salah satu pilar utama visi pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas,” ujar Natalius Pigai.
Evaluasi Total SPPG dan Penegasan Standar Higienitas
Menteri HAM menegaskan, pihaknya memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional, terutama dalam aspek keamanan pangan.
Terkait insiden yang berdampak pada 411 siswa, Pigai menekankan perlunya evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta.
“Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak,” tegasnya.
Pendampingan Psikologis hingga Penguatan Koordinasi
Selain penanganan medis, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan psikologis (trauma healing) bagi para siswa. Meskipun semangat anak-anak untuk tetap bersekolah dan mengikuti MBG masih tinggi, rasa aman dinilai harus dipulihkan secara menyeluruh.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kementerian HAM menginstruksikan Pemkab Mojokerto memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat evaluasi rutin setiap tiga hingga empat bulan.
“Sinergi lintas sektor ini penting agar sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” jelas Pigai.
Saat ini, Program MBG telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia dan akan terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal.
Data Korban dan Penanganan Medis
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan perkembangan terkini kondisi siswa terdampak.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis. Pemkab Mojokerto bahkan telah mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak.
“Kasus meningkat bertahap, mulai 260 pasien pada 11 Januari, menjadi 384 pasien pada 12 Januari, 404 pasien pada 13 Januari, dan bertambah tujuh pasien pada 14 Januari,” terang Gus Barra.
Ia menegaskan bahwa per 14 Januari 2026, pemerintah daerah telah menutup penerimaan pasien baru dengan gejala serupa karena masa inkubasi medis dinyatakan berakhir.
“Sebanyak 334 pasien telah sembuh dan dipulangkan, sementara 77 pasien masih menjalani perawatan intensif,” imbuhnya.
Jaminan Biaya dan Audit Keamanan Pangan
Pemkab Mojokerto menjamin seluruh biaya pengobatan warga terdampak melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sementara untuk santri dari luar daerah seperti Sidoarjo dan Jombang, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan BGN.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mempercepat kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG). Dari total 77 SPPBG, baru 11 unit yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
Pemerintah daerah juga terus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), termasuk pemeriksaan saluran air, fasilitas cuci tangan, serta higienitas dapur pengolahan makanan.
“Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan,” pungkasnya. (*)
