JAKARTA | Sentrapos.co.id – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan strategi sukses pelaksanaan pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam paparannya, Ipuk mengulas secara terbuka berbagai kendala, tantangan, hingga solusi konkret yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama pelaksanaan uji coba pendataan bansos berbasis digital.
“Di Banyuwangi, tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal, dan tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” ujar Ipuk dalam keterangan tertulis yang diterima di Banyuwangi.
Jemput Bola, Libatkan Ribuan Relawan
Menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi jemput bola dengan mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping pendataan bansos digital.
Lebih dari 4.000 orang dilibatkan, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, kader dasa wisma, pilar sosial, hingga tokoh agama.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Namun sebelumnya kami berikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos agar tepat sasaran,” jelas Ipuk.
Solusi Wilayah Blank Spot Sinyal
Ipuk menuturkan, proses digitalisasi bansos menuntut penggunaan perangkat digital untuk autentifikasi data yang idealnya didukung sinyal seluler memadai. Untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan, Pemkab Banyuwangi menerapkan mekanisme terjadwal.
“Untuk daerah yang sulit sinyal, warga kami minta datang ke kantor desa. Pendataan dijadwalkan antar desa agar sinyal bisa dimanfaatkan secara bergantian dan teratur,” katanya.
Pendekatan ini dinilai efektif menjaga akurasi data sekaligus memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial.
Siap Diperluas ke 41 Daerah
Program Digitalisasi Bantuan Sosial yang diinisiasi pemerintah pusat ini selanjutnya akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Banyuwangi menjadi salah satu daerah percontohan karena dinilai berhasil mengombinasikan teknologi dengan pendekatan sosial berbasis komunitas.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menerima pemaparan kebijakan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) dari sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan selaku Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Saifullah Yusuf, Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Ipuk menegaskan, digitalisasi bansos bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan cara kerja pemerintah agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
“Teknologi penting, tapi gotong royong dan kehadiran negara di tengah masyarakat tetap menjadi kunci,” pungkasnya.
