MAGETAN | Sentrapos.co.id — Kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, menjadi sorotan publik setelah muncul isu keterlibatannya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu tersebut mencuat di media sosial melalui unggahan yang menyandingkan foto Rita Haryati dengan Ketua DPC PDIP Magetan, Diana Sasa. Narasi dalam unggahan itu menuding adanya standar ganda terkait sikap kader partai terhadap program MBG.
Unggahan tersebut menyebut bahwa pimpinan partai mengkritik program MBG, namun di sisi lain terdapat kader partai yang disebut memiliki dapur operasional program tersebut.
Rita Haryati Bantah Kelola SPPG
Menanggapi tudingan yang beredar, Rita Haryati membantah keras dirinya terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa posisinya hanya sebagai pemilik lahan yang disewakan kepada pihak lain.
“Itu memang tempat saya disewa untuk SPPG. Orang dari Madiun yang mencari lokasi tersebut,” ujar Rita saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).
Rita menjelaskan bahwa lahan miliknya seluas sekitar 600 meter persegi disewakan kepada pihak penyelenggara SPPG dengan sistem kontrak.
Menurutnya, kontrak sewa tersebut bernilai sekitar Rp500 juta untuk jangka waktu empat tahun.
“Sewanya empat tahun sekitar Rp500 juta. Tempat itu sebelumnya kosong karena usaha yang saya jalankan di sana tidak berjalan,” jelasnya.
DPC PDIP Magetan Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran
Ketua DPC PDIP Magetan, Diana Sasa, juga memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada instruksi DPP PDI Perjuangan yang melarang kader terlibat dalam bisnis program MBG.
“Tidak benar. DPC PDI Perjuangan menjalankan sepenuhnya arahan DPP terkait program MBG. Kader harus menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan,” tegas Sasa.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal mengenai persoalan tersebut.
“Sudah kami klarifikasi. Lahan tersebut bukan dikelola atas nama beliau, hanya disewakan tempatnya,” tambahnya.
DPP PDIP Larang Kader “Main” di Program MBG
Isu ini menjadi sensitif karena DPP PDI Perjuangan sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang kader terlibat dalam bisnis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan larangan tersebut dibuat untuk menjaga integritas partai serta memastikan program pemerintah tetap berjalan murni untuk kepentingan masyarakat.
“Surat tersebut untuk internal partai sebagai penegasan bahwa partai tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu untuk terlibat dalam ‘bisnis’ MBG,” ujar Guntur, Jumat (27/2/2026).
Ia menambahkan bahwa program MBG merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sehingga tidak boleh dikomersialisasikan oleh pihak manapun.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” pungkasnya. (*)
