JAKARTA | Sentrapos.co.id – Dukungan terhadap komitmen penegakan disiplin di tubuh Kepolisian Republik Indonesia terus mengalir. Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri menyatakan dukungan penuh kepada Listyo Sigit Prabowo dalam menindak tegas anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketua Keluarga Besar Putra-Putri Polri, Evita Nursanty, menegaskan bahwa pernyataan Kapolri sudah sangat jelas dan tegas.
“Statement Pak Kapolri itu sudah jelas dan tegas. Yang bersalah ya ditindak secara hukum,” ujar Evita di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Proses Hukum Harus Profesional dan Menyeluruh
Evita menekankan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri tidak bisa dilakukan secara gegabah. Setiap dugaan pelanggaran harus melalui tahapan penyelidikan yang mendalam dan prosedural.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjamin keadilan sekaligus menjaga marwah institusi.
“Tidak mudah menjatuhkan sanksi terhadap seseorang. Harus ada proses penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi kesalahan individu sebagai kesalahan institusi.
“Kita tidak bisa mengatasnamakan institusi. Ini sebenarnya oknum-oknum. Kalau oknum tersebut melakukan penyelewengan dari tugas dan fungsinya, tentu akan ditindak tegas sebagaimana yang dikatakan Pak Kapolri,” tambahnya.
Kapolri Sampaikan Permohonan Maaf ke Publik
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan personel Polri.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat perilaku anggota kepolisian yang mencederai rasa keadilan publik.
“Saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam keseharian anggota kami ada tindakan mencederai rasa keadilan publik yang tidak pantas. Setiap pelanggaran yang merusak rasa keadilan masyarakat pasti kami tindak tegas untuk kehormatan institusi tercinta,” tegas Kapolri.
Jaga Kepercayaan Publik
KBPP Polri berharap setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Langkah tegas ini dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan internal dan penguatan integritas aparat penegak hukum.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa institusi Polri tidak mentolerir pelanggaran hukum di internal, demi menjaga kehormatan dan kepercayaan publik.
