SURABAYA | Sentrapos.co.id — Potensi kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditaksir mencapai Rp5 miliar hingga Rp7 miliar. Angka tersebut diperkirakan masih akan berkembang seiring pendalaman penyidikan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wagiyo Santoso, menyampaikan estimasi kerugian tersebut berdasarkan hasil ekspos awal perkara.
“Kira-kira kemarin waktu hasil ekspos itu sekitar Rp5 miliar sampai Rp7 miliar kalau tidak salah. Tapi ini bisa berkembang,” ujar Wagiyo, Jumat (27/2/2026).
Kerugian Negara Masih Dihitung Detail
Wagiyo menjelaskan, angka pasti kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan lebih mendalam oleh penyidik.
Meski demikian, ia menegaskan indikasi kerugian negara dalam perkara tersebut telah terlihat nyata berdasarkan data yang dihimpun selama proses penyelidikan dan penyidikan.
“Secara pasti kita belum dapat angka, tapi bahwa terjadi kerugian negara itu sudah nyata,” tegasnya.
Potensi Kerugian Meluas
Menurut Wagiyo, perkembangan data terbaru menunjukkan potensi kerugian negara dalam kasus KBS bisa lebih besar dari estimasi awal.
Pada tahap awal penyelidikan (Lid) dan penyidikan (Dik), estimasi kerugian masih berkisar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar. Namun, hasil pendalaman lanjutan memperlihatkan adanya indikasi kerugian yang lebih luas.
“Kalau melihat data terakhir, potensi kerugian itu sangat berkembang,” ungkapnya.
Komitmen Penegakan Hukum
Kejati Jatim memastikan proses penyidikan terus berjalan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk menghitung nilai kerugian negara secara akurat.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat KBS merupakan aset daerah sekaligus ikon wisata Kota Surabaya yang memiliki nilai historis dan konservasi tinggi.
Penegakan hukum yang transparan dan profesional diharapkan mampu menjaga integritas pengelolaan aset publik serta memulihkan potensi kerugian negara. (*)
