JAKARTA | Sentrapos.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema Program Makan Bergizi Gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas. Program ini mengintegrasikan layanan sosial Kemensos dengan dukungan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan secara terukur dan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu (25/2/2026). Program ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari bantuan permakanan yang sebelumnya telah berjalan di berbagai daerah.
Integrasi Layanan dan Optimalisasi Fasilitas Daerah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, penyediaan makanan akan memanfaatkan fasilitas SPPG yang telah tersedia di sejumlah wilayah. Sementara itu, proses distribusi kepada penerima manfaat akan melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) maupun caregiver yang berada di bawah koordinasi Kemensos.
“Yang melayani melalui SPPG, sementara pengantaran dilakukan oleh Pokmas atau caregiver,” tegasnya.
Model kolaboratif ini dinilai mampu mempercepat distribusi sekaligus menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang disalurkan.
Prioritas Desil 1–5 dan Disabilitas Berat
Sasaran program difokuskan pada lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil satu hingga lima. Pemerintah memprioritaskan kelompok paling rentan, termasuk penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan intensif.
Kepala BGN Dadan Hindayana menilai, sinergi tersebut mempermudah jangkauan layanan karena jaringan SPPG sudah tersedia di berbagai daerah.
“Penyediaan makanan bisa diambil dari SPPG, kemudian yang mengantarkan tetap petugas dari Kementerian Sosial yaitu Pokmas atau caregiver. Jadi ini sinergi yang bagus untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada,” ujarnya.
Perluasan Cakupan dan Standar Gizi Terukur
Program ini diharapkan memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus memastikan kualitas asupan gizi lebih terukur sesuai standar nasional. Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Sinergi Kemensos dan BGN menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data dan pelayanan terintegrasi, sehingga intervensi pemerintah tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas di Indonesia.
(*)
