PROBOLINGGO | Sentrapos.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memperkuat langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo, Jawa Timur, melalui sarasehan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat.
Langkah strategis tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
“Langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan,” ujar Staf Khusus Menteri Sosial RI, Abd. Malik Haramain, dalam keterangannya yang diterima di Probolinggo, Rabu.
Forum Strategis Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Sarasehan koordinasi tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor bidang sosial antara Kemensos RI dan pemerintah daerah. Mengusung tema penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas, forum ini memfokuskan pembahasan pada percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah.
Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu antara lain:
-
Program Sekolah Rakyat
-
Program pemberdayaan masyarakat miskin
-
Optimalisasi penyaluran bantuan sosial berbasis pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Menurut Abd. Malik, target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
“Target nasional hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah kebijakan yang terkoordinasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi sosial lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sinergi dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi.
Daerah Dorong Percepatan Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, menyampaikan sejumlah harapan dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah percepatan survei lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kemensos RI bersama Kementerian PUPR.
Selain itu, pihaknya mengusulkan penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial yang bersifat sementara.
“Bantuan sosial sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan menjadi kunci agar masyarakat miskin dapat berdiri sendiri dan keluar dari lingkar kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis pemberdayaan akan mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan secara lebih permanen.
Akurasi DTSEN Jadi Kunci Tepat Sasaran
Dalam forum tersebut, para pendamping sosial turut menyampaikan masukan terkait hasil pemutakhiran DTSEN. Mereka menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang terinput dalam sistem dengan hasil verifikasi dan validasi di lapangan.
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat akurasi data merupakan faktor krusial dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan meminimalisir potensi kesalahan distribusi.
Dengan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi, program pengentasan kemiskinan diharapkan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Penguatan koordinasi, integrasi program, serta pembenahan data sosial menjadi fondasi penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Probolinggo dan secara nasional. *
