JAKARTA | Sentrapos.co.id – Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan jamaah haji dan umrah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menekankan bahwa integrasi sistem bukan sekadar langkah modernisasi teknologi, melainkan bagian dari upaya menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menhaj dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus berlangsung cepat, aman, dan nyaman tanpa hambatan teknis maupun administratif.
Dukungan terhadap Saudi Vision 2030
Komitmen tersebut disampaikan Menhaj dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange yang digelar di Makkah, Senin (16/2). Dalam forum itu, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah yang sejalan dengan program transformasi Saudi Vision 2030.
Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas data antara Indonesia dan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk pengelolaan kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi kesalahan data yang selama ini kerap menjadi kendala teknis di lapangan.
Usulan Fleksibilitas Visa dan Pembayaran Dam Digital
Selain integrasi sistem, pemerintah Indonesia juga mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” ujar Menhaj.
Tak hanya itu, Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital agar prosesnya lebih praktis, transparan, dan tidak membingungkan jamaah.
Fondasi Tata Kelola Modern dan Transparan
Integrasi sistem digital ini diharapkan menjadi fondasi kuat menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi darurat. Pemerintah menilai digitalisasi lintas negara akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Dengan sistem yang terintegrasi, setiap tahapan layanan – mulai dari penerbitan visa, penempatan akomodasi, layanan kesehatan, hingga pemulangan – dapat terpantau secara real time, sehingga perlindungan jamaah semakin optimal.
Langkah strategis ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia yang terus berbenah demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi umat. (*)
