Kementerian PU Kantongi Anggaran Rp118,5 Triliun untuk Infrastruktur Nasional 2026

JAKARTA | Sentrapos.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantongi pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan rencana sekaligus evaluasi anggaran kementeriannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11). Dalam kesempatan itu, Dody menjelaskan bahwa anggaran Kementerian PU terus mengalami peningkatan signifikan.

Ia menyebutkan, pagu efektif DIPA Kementerian PU TA 2025 naik dari Rp86,6 triliun pada September menjadi Rp109,81 triliun per November 2025.

“Penambahan anggaran tersebut berasal dari pembukaan blokir efisiensi serta pengesahan belanja modal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan,” jelas Dody.

Untuk TA 2026, Dody menegaskan anggaran Rp118,5 triliun akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis. Prioritas pembangunan mencakup jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.

Secara lebih rinci, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 15 bendungan lanjutan dan pengembangan irigasi baru seluas 15.851 hektare. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan 191 kilometer jalan baru dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 1.392 kilometer, termasuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sepanjang 36,65 kilometer.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan persetujuannya terhadap usulan pergeseran anggaran dan percepatan pelaksanaan pinjaman. Namun demikian, Komisi V juga mendorong Kementerian PU untuk mempercepat realisasi anggaran TA 2025 yang hingga kini baru mencapai 59,06 persen.

Lasarus menekankan pentingnya pemerataan alokasi anggaran antarwilayah sebagai isu utama dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Di era kepemimpinan Menteri Dody, kami berharap pemerataan antarwilayah menjadi fokus utama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Infrastruktur di luar Pulau Jawa perlu dikejar karena menjadi pusat sumber daya alam, namun Pulau Jawa juga tetap penting mengingat pergerakan ekonominya yang sangat masif,” tegas Lasarus.

Dengan dukungan anggaran yang meningkat, Kementerian PU diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.(*Red)