JAKARTA | Sentrapos.co.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memproses normalisasi akses layanan Grok secara bersyarat dan terbatas, setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis terkait perbaikan layanan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kebijakan normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur, bertahap, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Komitmen X Corp Jadi Dasar Evaluasi
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, X Corp menyatakan telah menerapkan langkah penanganan berlapis atas potensi penyalahgunaan layanan Grok.
Langkah tersebut meliputi:
-
penguatan sistem pelindungan teknis,
-
pembatasan akses terhadap fitur tertentu,
-
penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta
-
aktivasi protokol respons insiden secara cepat dan terukur.
Kemkomdigi menegaskan bahwa seluruh klaim perbaikan tersebut tidak serta-merta diterima, melainkan akan diverifikasi, diuji, dan diawasi secara berkelanjutan oleh pemerintah.
Pengawasan Ketat dan Sanksi Tetap Berlaku
Alexander menekankan, normalisasi akses Grok tetap berada dalam kerangka pengawasan ketat negara. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran lanjutan atau ketidakkonsistenan komitmen, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif.
“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, Kemkomdigi dapat menghentikan kembali akses layanan tanpa kompromi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan ini juga mencakup pencegahan konten ilegal, pelanggaran etika digital, serta perlindungan anak di ruang digital, yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Kebijakan Digital Berbasis Regulasi
Kemkomdigi menegaskan bahwa seluruh kebijakan pengawasan ruang digital—baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses—dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi. Tujuannya adalah menjaga kepentingan publik, menjamin keamanan ruang digital, serta menciptakan ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab.
Pemerintah juga mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan mematuhi seluruh kewajiban hukum di Indonesia.
“Dialog konstruktif tetap kami buka, namun kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander. *
