SURABAYA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat program sertifikasi tanah sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik agraria di masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan,” ujar Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu (11/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Universitas KH. Abdul Chalim, sekaligus penyerahan sertifikat tanah wakaf dan aset Pemprov Jatim di Pondok Pesantren Amanatul Ummah.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim bersama BPN telah menyiapkan sekitar 7.500 relawan yang tergabung dalam program Laskar Karomah, yang berasal dari kalangan santri dan mahasiswa.
Relawan tersebut telah dibekali pemahaman dasar terkait proses sertifikasi tanah, baik untuk hak milik, tanah wakaf, maupun aset tempat ibadah lintas agama.
“Setelah evaluasi secara serius, kami menemukan format percepatan yang efektif. PKS ini menjadi dasar pelaksanaannya dan melibatkan organisasi keagamaan serta masyarakat luas,” jelas Khofifah.
Selain penguatan SDM, Pemprov Jatim juga meluncurkan dua gerakan strategis, yakni Gema Patas (Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan Gema Puldadis (Gerakan Pengumpulan Data Yuridis).
Kedua program ini difokuskan untuk memperjelas batas lahan dan melengkapi data kepemilikan tanah guna mencegah sengketa di kemudian hari.
“Jika data tidak terverifikasi dan batas lahan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa. Karena itu dua gerakan ini sangat penting,” tegas Khofifah.
Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan 574 sertifikat tanah yang terdiri dari tanah wakaf, aset organisasi keagamaan, dan aset pemerintah daerah. Khusus aset Pemprov Jatim, terdapat 30 sertifikat dengan total luas mencapai 101.000 meter persegi yang tersebar di beberapa kabupaten.
Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menyambut positif program tersebut dan menyatakan kesiapan pihak pesantren untuk membantu percepatan di lapangan.
“Kita hanya membantu pelaksanaan di daerah operasional, seperti pemasangan patok-patok tanah,” ujar KH Asep.
Ia menegaskan bahwa proses pemetaan batas tanah harus dilakukan secara kolaboratif agar tidak menimbulkan konflik antara pemilik lahan dan pihak terkait. (*)
Poin Utama Berita
- Khofifah dorong percepatan sertifikasi tanah di Jawa Timur
- 7.500 relawan Laskar Karomah dikerahkan dari santri dan mahasiswa
- Program bertujuan cegah konflik agraria dan sengketa tanah
- Diluncurkan dua gerakan: Gema Patas dan Gema Puldadis
- Fokus pada pemasangan batas tanah dan pengumpulan data yuridis
- Diserahkan 574 sertifikat tanah wakaf dan aset daerah
- Aset Pemprov Jatim mencapai 101.000 meter persegi di beberapa daerah
- KH Asep Saifuddin Chalim dukung penuh program kolaboratif
