JAKARTA | Sentrapos.co.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons protes gamer terkait tampilan rating gim di platform Steam yang dinilai janggal. Beberapa gim populer seperti Claire Obscure, GTA, The Witcher, hingga Baldur’s Gate dilaporkan memiliki rating yang dinilai tidak sesuai kelayakan distribusi.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menegaskan:
“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim.”
Komdigi menekankan, tampilan Indonesia Game Rating System (IGRS) pada platform Steam bersifat mekanisme internal self-declare dan belum diverifikasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan terdapat indikasi penggunaan label IGRS tanpa verifikasi resmi, yang tidak mencerminkan klasifikasi sah menurut aturan nasional.
Sonny menambahkan:
“Kami meminta platform untuk memastikan setiap informasi yang ditampilkan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tanggung jawab dalam melindungi pengguna, khususnya anak-anak.”
Komdigi menekankan kewajiban pelaku usaha digital untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE) tentang perlindungan anak, serta Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 5 Tahun 2020 mengenai klasifikasi dan penyelenggara sistem elektronik.
Jika ditemukan pelanggaran, Komdigi menegaskan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk langkah administratif terhadap platform yang tidak patuh. Selain itu, pihaknya terus menyempurnakan sistem IGRS, memperkuat mekanisme verifikasi, dan memastikan pengawasan yang lebih akurat dan terpercaya. (*)
Poin Utama Berita
- Komdigi tegaskan rating gim di Steam bukan klasifikasi resmi IGRS.
- Banyak gim populer yang dilaporkan memiliki rating janggal dan menyesatkan publik.
- Label IGRS digunakan oleh mekanisme internal Steam tanpa verifikasi resmi.
- Komdigi minta platform memastikan informasi akurat, jelas, dan tidak menyesatkan.
- Kewajiban pelaku usaha digital sesuai UU ITE Revisi 2024 dan Permen Kominfo.
- Potensi sanksi administratif bagi platform yang tidak patuh.
- Komdigi terus menyempurnakan sistem IGRS dan memperkuat mekanisme verifikasi.
