Scroll untuk baca berita
Example 325x300
Example floating
Example floating
NASIONAL

Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026

25
×

Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subianto, serta jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (—). Rapat tersebut membahas rencana kerja Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2026.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan rapat digelar secara tertutup karena memuat pembahasan strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Utut saat membuka rapat.

Menurutnya, sejumlah materi yang dibahas bersifat sensitif sehingga tidak dapat disampaikan kepada publik secara terbuka. Oleh karena itu, hanya peserta rapat yang diundang secara resmi yang diperkenankan berada di ruang rapat.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh kepala staf TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tonny Harjono, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali.

Utut menjelaskan, rapat telah memenuhi kuorum karena dihadiri 29 anggota Komisi I DPR RI yang mewakili seluruh fraksi partai politik di parlemen.

Selain membahas rencana kerja tahun 2026, Komisi I DPR RI juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun 2025, termasuk program prioritas dan kebijakan strategis yang telah dijalankan.

Dengan status rapat tertutup, seluruh pihak di luar anggota DPR, jajaran TNI, serta pegawai Kementerian Pertahanan tidak diperkenankan mengikuti jalannya rapat. Konsekuensinya, pembahasan yang berlangsung di dalam rapat tidak dapat dipantau langsung oleh publik.

Komisi I DPR RI menegaskan, pembahasan tertutup tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan perencanaan strategis DPR dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen negara. (*)