JAKARTA | Sentrapos.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti lemahnya tata kelola hingga dugaan praktik korupsi yang masih terjadi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN.
Menurut Nasim, persoalan tata kelola yang buruk dan praktik korupsi di BUMN tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar soal kerugian negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai instrumen ekonomi nasional,” ujar Nasim, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, pernyataan tegas Presiden Prabowo harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang pernah atau masih menjabat sebagai pimpinan BUMN. Momentum ini dinilai penting untuk membenahi tata kelola agar BUMN ke depan menjadi lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat.
“Kami mendukung Presiden Prabowo untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN,” tegasnya.
Nasim menambahkan, setiap indikasi pelanggaran hukum di BUMN harus ditindaklanjuti secara serius sesuai mekanisme hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
“Baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN, semuanya harus diproses secara hukum,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja dan pendapatan secara signifikan. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan pelat merah.
“Penurunan kinerja tidak bisa dilihat secara tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, hingga persoalan tata kelola internal perusahaan,” jelas Nasim.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan jajaran pimpinan BUMN agar benar-benar siap mengabdi kepada negara dan rakyat. Kepala Negara menegaskan bahwa direksi yang tidak mampu bekerja secara jujur, bersih, dan bertanggung jawab diminta untuk mengundurkan diri.
Presiden juga mengaku gerah dengan praktik sejumlah direksi BUMN yang tetap meminta tantiem (bonus) meski perusahaan yang dikelolanya mencatat kerugian. Menurut Presiden, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan rasa tanggung jawab.
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu,” ujar Presiden dengan nada tegas.
“Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan!”
Presiden Prabowo menegaskan bahwa memimpin BUMN berarti menjalankan amanah negara dan rakyat, bukan menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri. Ia juga menyoroti masih lemahnya integritas dan kualitas kepemimpinan di sejumlah BUMN yang berdampak langsung pada kinerja perusahaan.
Untuk itu, Presiden menugaskan Kepala Danantara bersama sejumlah menteri terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan membersihkan BUMN dari praktik-praktik yang menyimpang, demi memperkuat peran BUMN sebagai motor pembangunan ekonomi nasional. *
