JAKARTA | Sentrapos.co.id — Isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus menjadi perbincangan hangat, bahkan menyeret sejumlah tokoh nasional. Pelaporan demi pelaporan dilakukan, termasuk oleh Badan Hukum Partai Demokrat yang melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya.
Anggota Badan Hukum Partai Demokrat, Muhajir, mengatakan, “Benar bahwa semalam kami membuat laporan di Polda Metro Jaya, sebagai tindak lanjut somasi kami tertanggal 31 Desember 2025 yang tidak diindahkan.” Laporan ini tercatat dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB.
Empat akun yang dilaporkan antara lain YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan TikTok @sudirowibudhiusmp. Sementara itu, satu akun lainnya, Zulfan Lindan, batal dilaporkan. Meski akun Kajian Online telah meminta maaf, laporan tetap diteruskan karena melewati batas waktu somasi 3×24 jam.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan kasus ini masih dalam penyelidikan Direktorat Reserse Siber. Dalam video permintaan maafnya, Kajian Online menyatakan:
“Kami mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak SBY dan Demokrat, dan berterima kasih atas diskusi yang telah dilakukan, serta siap memperbaiki konten yang perlu direvisi.”
Terbaru, nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ikut terseret isu ini. Narasi yang beredar menuding JK mendanai eks Menpora Roy Suryo senilai Rp5 miliar untuk memperkarakan ijazah Jokowi. JK menegaskan tudingan itu tidak benar dan berencana melaporkan ke Bareskrim Polri melalui kuasa hukumnya.
Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar membantah pernah menyebut nama JK dalam konteks pendanaan. Pengacaranya, Jahmada Girsang, menyebut potongan video yang beredar adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI).
“Itu olahan AI semua, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada. Ia menegaskan, pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks.
Kasus ini menambah daftar panjang isu kontroversial seputar ijazah Jokowi yang terus bergulir di media sosial dan ranah hukum, memicu perhatian publik dan pemerintah. (*)
Poin Utama Berita
- Badan Hukum Partai Demokrat laporkan empat akun media sosial terkait isu ijazah palsu Jokowi.
- Akun YouTube dan TikTok yang disomasi termasuk @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan @sudirowibudhiusmp.
- Akun Kajian Online tetap dilaporkan meski telah minta maaf; Zulfan Lindan batal dilaporkan.
- Kasus dalam penyelidikan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
- Jusuf Kalla bantah tudingan pendanaan hoaks dan akan melapor ke Bareskrim Polri.
- Pengacara Rismon Sianipar tegaskan potongan video yang beredar merupakan rekayasa AI, klaim itu hoaks.
