JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menyeret Bupati nonaktif Sudewo.
Fokus terbaru penyidik adalah menelusuri proses penyerahan uang pendaftaran yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi dalam seleksi perangkat desa.
“Penyidik mendalami keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (3/4).
Pendalaman ini dilakukan melalui pemeriksaan enam saksi pada 2 April 2026. Para saksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari calon perangkat desa hingga pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta.
Enam saksi tersebut meliputi:
- Calon perangkat Desa Sukorukun (SY)
- Calon perangkat Desa Sidoluhur (JL)
- Calon perangkat Desa Trikoyo (PMN)
- Kepala Desa Slungkep (AS)
- Pihak swasta (MR)
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati (ASH)
KPK menduga adanya praktik pemerasan sistematis dalam proses pengisian jabatan perangkat desa yang melibatkan pejabat daerah.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati. Dalam operasi tersebut, Sudewo diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.
Sehari berselang, tepatnya 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo dan tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Pada hari yang sama, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa, yaitu:
- Sudewo (SDW)
- Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Karangrowo
- Sumarjiono (JION), Kepala Desa Arumanis
- Karjan (JAN), Kepala Desa Sukorukun
Tak hanya itu, Sudewo juga terseret dalam perkara lain. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
“Setiap proses dan aliran dana akan ditelusuri untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel,” tegas KPK.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas proses rekrutmen perangkat desa yang seharusnya bersih dan bebas dari praktik korupsi. (*)
3. Poin Utama Berita
- KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa di Pati
- Sudewo kembali tersorot dalam pengembangan kasus pemerasan
- Enam saksi diperiksa, termasuk calon perangkat desa dan pejabat daerah
- OTT dilakukan Januari 2026, empat tersangka telah ditetapkan
- Sudewo juga tersangkut kasus suap proyek jalur kereta api
- KPK telusuri aliran dana dan peran pihak terkait secara menyeluruh
