JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah didorong segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional menyusul ancaman krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai Indonesia tidak bisa terus mengandalkan kebijakan jangka pendek seperti work from home (WFH) setiap kali harga energi melonjak.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti WFH setiap kali harga minyak melonjak,” tegas Huda, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, situasi geopolitik global yang memanas harus dijawab dengan solusi permanen, bukan kebijakan sementara. Ia menilai transformasi transportasi publik menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujarnya.
Huda menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar fosil yang membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Ia menegaskan, pembenahan transportasi massal bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga strategi besar dalam penghematan energi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Harus ada peta jalan yang jelas agar transportasi umum menjadi tulang punggung mobilitas yang nyaman, murah, dan menjangkau seluruh wilayah,” katanya.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai salah satu langkah efisiensi energi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap diawasi ketat.
“Kita pastikan ASN tetap bekerja optimal meski dari rumah, dengan pengawasan berbasis geo-location,” ujar Tito.
Pemerintah juga memastikan penggunaan teknologi untuk memantau keberadaan ASN saat menjalankan WFH guna menghindari penyalahgunaan kebijakan.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan utama, yakni ketergantungan energi dan lemahnya sistem transportasi publik nasional. (*)
Poin Utama Berita
- DPR mendesak pemerintah reformasi transportasi publik nasional
- Penutupan Selat Hormuz picu ancaman krisis energi global
- WFH dinilai bukan solusi jangka panjang
- Ketergantungan kendaraan pribadi jadi sumber kerentanan energi
- Transportasi umum harus jadi tulang punggung mobilitas nasional
- Pemerintah awasi ASN WFH dengan teknologi geo-location
