GARUT | Sentrapos.co.id — Seorang pemuda asal Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Holis Muhlisin (31), mengaku mengalami intimidasi setelah menyuarakan kritik terhadap kondisi jalan desa yang rusak. Peristiwa tersebut terekam kamera dan belakangan viral di berbagai platform media sosial.
Dalam rekaman video yang beredar, Holis tampak dikerumuni sejumlah pria, mendapat makian, dan nyaris mengalami kekerasan fisik. Salah satu pria terdengar melontarkan ucapan bernada intimidatif menggunakan bahasa Sunda. Sepanjang kejadian, Holis terlihat lebih banyak terdiam dan menunduk, meski sempat berupaya menjelaskan duduk perkara. Namun, penjelasannya kerap dipotong oleh pihak lain yang tampak emosional.
Saat dikonfirmasi pada Minggu (4/1), Holis membenarkan bahwa dirinya adalah korban intimidasi dalam video tersebut. “Iya benar, itu saya,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Holis menjelaskan, kejadian itu berlangsung pada 27 Oktober 2025. Ia baru mengunggah video ke akun Facebook pribadinya pada akhir Desember 2025 setelah mempertimbangkan berbagai hal. Menurutnya, intimidasi bermula dari kritik yang selama ini ia sampaikan terkait pembangunan desa yang dinilai semrawut, khususnya akses jalan yang rusak parah dan belum diperbaiki pasca-longsor.
“Pernah terjadi longsor, tapi tidak diperbaiki. Dibiarkan saja,” kata Holis. Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan untuk mencari popularitas. “Saya bukan ingin tenar, tapi ingin desa saya baik,” tegasnya.
Video itu kemudian meluas setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun di Instagram dan TikTok, memantik perhatian publik serta respons dari pemerintah daerah.
Menanggapi kejadian tersebut, Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai tindakan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik tidak dapat dibenarkan dan bukan kali pertama terjadi.
“Menjadi pimpinan harus siap menerima kritik,” ujar Putri dalam keterangan resminya. Pemerintah Kabupaten Garut, lanjut dia, telah mengerahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap desa terkait. Audit tersebut mencakup pemeriksaan pembangunan yang dikeluhkan masyarakat serta pendalaman kronologi kejadian dari berbagai pihak, termasuk versi kepala desa.
Putri juga mengapresiasi partisipasi masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang terus memberikan masukan. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran, khususnya bagi para kepala desa dan pejabat lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan agar pejabat publik tidak bersikap antikritik. Ia mengingatkan bahwa kritik warga kerap berangkat dari persoalan riil di lapangan.
“Ketika ada warga yang mengkritik pembangunan yang belum berkeadilan—jalan rusak, drainase bermasalah, atau rumah warga miskin yang terabaikan—jangan dibalas dengan pengancaman,” kata Dedi.
Ia meminta seluruh kepala desa melakukan introspeksi dan segera memperbaiki kinerja jika terdapat kekurangan, alih-alih membungkam suara kritis masyarakat. (*)
