JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah mulai mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor aspal di tengah dinamika harga minyak dan ketidakpastian geopolitik global. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya dalam negeri demi menjaga ketahanan energi dan material strategis nasional.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pemanfaatan Asbuton sebagai alternatif utama dalam campuran aspal.
“Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Saat ini, kebutuhan aspal nasional masih didominasi oleh impor. Dari total kebutuhan sebesar 1,056 juta ton pada 2024, sekitar 78 persen masih dipenuhi dari luar negeri.
Seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur, permintaan aspal nasional diperkirakan mencapai 1,5 juta ton per tahun, sehingga ketergantungan impor menjadi risiko strategis yang harus segera ditekan.
Untuk itu, Kementerian PU mendorong kebijakan wajib penggunaan Asbuton dalam campuran beraspal dengan target substitusi minimal 30 persen (skema A30).
“Kami mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton dengan target substitusi paling sedikit 30 persen dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 persen,” tegasnya.
Selain memperkuat kemandirian nasional, pemanfaatan Asbuton juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi signifikan.
Pemerintah memperkirakan potensi penghematan devisa negara dapat mencapai Rp4,08 triliun per tahun.
“Diproyeksikan mampu menambah devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun dan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun,” tambah Dody.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga akan mendorong penguatan industri dalam negeri melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan infrastruktur nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif. (*)
Poin Utama Berita
- Pemerintah kurangi impor aspal dengan dorong penggunaan Asbuton
- Target substitusi Asbuton minimal 30 persen (skema A30)
- Ketergantungan impor saat ini mencapai 78 persen
- Kebutuhan aspal nasional tembus 1,5 juta ton per tahun
- Potensi penghematan devisa hingga Rp4,08 triliun per tahun
- Penerimaan pajak diproyeksi naik Rp1,6 triliun per tahun
- Kebijakan dorong industri dalam negeri dan TKDN minimal 40 persen
- Respons atas ketidakpastian geopolitik global
