JAKARTA | Sentrapos.co.id – Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” tegas Megawati.
Satu-satunya Partai yang Menolak Terbuka
Dari delapan partai politik yang ada di DPR RI, hingga saat ini PDI Perjuangan tercatat sebagai satu-satunya partai yang secara terbuka dan konsisten menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
Beberapa partai yang sebelumnya menyatakan keberatan, seperti Partai Demokrat, kini justru bergabung dengan partai-partai pendukung wacana tersebut, antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih bersikap abu-abu dan menyatakan tengah mengkaji sistem terbaik untuk Pilkada.
Pilkada Langsung Capaian Reformasi
Megawati menilai Pilkada langsung merupakan salah satu capaian paling penting dalam proses demokratisasi nasional pasca-Reformasi 1998. Mekanisme tersebut lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk merebut kembali hak politik yang sempat tereduksi pada masa sentralisasi kekuasaan.
Menurut Presiden kelima Republik Indonesia itu, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Ia juga membantah anggapan bahwa mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik.
“Sebaliknya, Pilkada langsung membuka ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, serta menghadirkan kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, mekanisme ini harus dipertahankan,” ujarnya.
Reformasi Tidak Boleh Mundur
Megawati menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan menolak Pilkada tidak langsung merupakan komitmen ideologis agar demokrasi Indonesia tidak bergerak mundur.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegas putri Proklamator Bung Karno tersebut.
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan efisiensi, stabilitas, maupun pertimbangan teknokratis semata.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” imbuhnya.
Alternatif Tekan Biaya Politik
Sebagai solusi atas tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, PDI Perjuangan mendorong transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara pemilu.
Langkah tersebut antara lain melalui pemanfaatan teknologi seperti e-voting, penegakan hukum tegas terhadap praktik politik uang, serta pencegahan mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah.
Dengan sikap ini, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai yang konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem politik nasional. *
