JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah solusi efektif untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza, Palestina.
Menurutnya, gerakan boikot justru berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang serius di dalam negeri, terutama bagi dunia usaha dan para pekerja Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat menghadiri acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (14/3/2026).
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” ujar Nasaruddin Umar.
Ribuan Pekerja Terdampak PHK
Menag mengungkapkan bahwa dampak aksi boikot telah dirasakan langsung oleh sektor usaha di Indonesia. Ia menyebut sekitar 3.000 pekerja di salah satu jaringan restoran cepat saji dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, kondisi tersebut justru menimbulkan kerugian ganda bagi masyarakat.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” kata Nasaruddin.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengundang sejumlah pelaku usaha ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk memberikan dukungan moral kepada dunia usaha yang terdampak aksi boikot.
Dunia Usaha Penopang Ekonomi Nasional
Nasaruddin menegaskan bahwa dunia usaha merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sektor usaha perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak luas terhadap ekonomi dan lapangan kerja.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak dan membiayai operasional negara ini adalah pengusaha,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan berlebihan terhadap sektor usaha dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Boikot Menguat Sejak Konflik Gaza
Aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel di Gaza pada akhir 2023.
Gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus upaya menekan Israel dari sisi ekonomi global.
Di Indonesia, sejumlah produk makanan dan minuman cepat saji menjadi sasaran kampanye boikot yang ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai komunitas masyarakat.
Namun pemerintah mengingatkan bahwa setiap bentuk aksi solidaritas tetap perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia sendiri.
Pemerintah berharap dukungan terhadap Palestina dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih konstruktif dan tidak merugikan pekerja maupun dunia usaha di dalam negeri. (*)
