JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra belum sepenuhnya tuntas. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, sedikitnya 15 kabupaten/kota masih berada dalam kondisi belum normal pascabencana.
“Dari 15 kabupaten/kota yang belum kembali normal, tujuh di antaranya berada di Provinsi Aceh,” ujar Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tujuh daerah di Aceh yang masih membutuhkan perhatian khusus tersebut meliputi Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Penilaian tersebut, menurut Tito, merupakan hasil evaluasi awal yang dilakukan secara top-down oleh pemerintah pusat.
Selain Aceh, Tito juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumatra Utara masih memiliki lima daerah yang belum sepenuhnya pulih, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat, tercatat tiga kabupaten yang masih terdampak cukup serius, yaitu Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, dengan Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pemutakhiran data dengan meminta laporan terkini langsung dari pemerintah daerah terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan dan prioritas pemulihan pascabencana di Sumatra.
Dalam konteks ini, Tito juga menjalankan tugas sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, jabatan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Kepala Satgas, Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan sejumlah variabel untuk memetakan kondisi daerah yang belum normal, sekaligus mengategorikan tingkat konsentrasi penanganan pascabencana.
“Namun kami juga ingin mendengar laporan dari bawah atau bottom-up dari para bupati dan wali kota. Apakah data asumsi kami sudah sesuai atau justru ada kondisi di lapangan yang memerlukan atensi khusus,” kata Tito.
Ia menambahkan, kombinasi data top-down dan bottom-up tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. (*)