JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan seluruh akses jalan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah pulih secara fungsional. Mobilitas antarwilayah utama kini dapat kembali berjalan normal.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
“Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan,” ujar Tito.
Ia menegaskan, akses jalan nasional maupun jalan desa pada umumnya sudah kembali terhubung sehingga aktivitas masyarakat, distribusi logistik, dan roda perekonomian antarwilayah mulai pulih.
“Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa,” ungkapnya.
Pemerintah Lakukan Mobilisasi Nasional
Tito menjelaskan, sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional dalam penanganan dampak bencana. Upaya tersebut melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, hingga seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).
Pemerintah juga melakukan pengecekan langsung melalui koordinasi lintas kepala daerah.
“Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan,” jelas Tito.
Menurutnya, berbagai indikator pemulihan telah menunjukkan progres signifikan, mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, akses jalan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres,” tegasnya.
Jembatan Darurat Difungsikan
Selain jalan, pemerintah juga telah memfungsikan kembali sejumlah jembatan di wilayah terdampak dengan menggunakan konstruksi sementara.
“Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain,” kata Tito.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga sembari menunggu pembangunan permanen.
Normalisasi Permanen Butuh 2–3 Tahun
Meski akses fungsional telah pulih, Tito menyampaikan bahwa proses normalisasi penuh diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun. Hal ini karena skala kerusakan infrastruktur cukup luas dan memerlukan pembangunan permanen.
“Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Karena memang mengerjakannya sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, normalisasi permanen mencakup pengaspalan ulang jalan, pelebaran ruas, penguatan struktur, hingga penggantian jembatan darurat menjadi jembatan permanen.
Namun demikian, untuk mencapai kondisi normal secara fungsional, pemerintah menargetkan percepatan dalam waktu relatif singkat.
“2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa istilah “normal dalam dua bulan” merujuk pada normal fungsional, bukan normal permanen. Artinya, akses dasar sudah bisa dilalui masyarakat meskipun belum sepenuhnya dibangun secara permanen.
“Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya jalannya bisa dilalui, lorongnya bisa dilalui,” jelasnya.
Pekerjaan Besar Masih Menanti
Untuk mencapai pemulihan permanen, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar, termasuk penyempurnaan konstruksi jalan dan pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu serta anggaran signifikan.
“Tapi untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang tadinya sekarang ini jembatan darurat menjadi jembatan permanen, itu membutuhkan waktu,” pungkas Tito.
Pemerintah memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal dan berkelanjutan. *
