JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Koordinasi percepatan pengurusan anggaran biaya tambahan ini akan kami usulkan sebesar Rp2,4 triliun,” ujar Mu’ti.
Fokus Revitalisasi Sekolah dan Tunjangan Guru
Menurut Mu’ti, ABT tersebut akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, antara lain:
-
Revitalisasi 1.204 satuan pendidikan terdampak
-
Penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 13.000 guru senilai Rp83,3 miliar
-
Bantuan peralatan sekolah senilai Rp60 miliar (TIK, laboratorium, olahraga, alat kebersihan, dan alat permainan edukatif)
-
Dukungan operasional pembelajaran darurat
Ia menjelaskan, meskipun proses belajar mengajar telah berjalan 100 persen, sebagian siswa masih belajar di tenda darurat atau menumpang di sekolah lain karena fasilitas belum sepenuhnya pulih.
“Pembelajaran belum berlangsung secara ideal. Sebagian masih belajar di tenda atau kelas darurat,” jelasnya.
DPR Dukung Percepatan Anggaran
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ABT tersebut agar revitalisasi pendidikan dapat segera direalisasikan.
Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan anggaran terpenuhi, termasuk untuk infrastruktur, perangkat sekolah, laboratorium, dan peningkatan SDM.
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendorong Kemendikdasmen untuk tidak ragu mengajukan anggaran yang memadai demi percepatan pemulihan pendidikan.
Target Pemulihan Pembelajaran Ideal
Kemendikdasmen juga tengah melanjutkan rapat koordinasi percepatan rekonstruksi dengan dinas pendidikan di tiga provinsi terdampak. Verifikasi rekening guru dan penandatanganan perjanjian kerja sama revitalisasi sekolah terus dipercepat guna memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat pulih secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkualitas. (*)
