BANYUWANGI | Sentrapos.co.id — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjadi sasaran protes para sopir dan pemudik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (17/3/2026). Aksi kekecewaan muncul setelah rombongan menteri dinilai mendapat prioritas menyeberang, sementara ratusan pemudik telah mengantre hingga berjam-jam.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Dudy tiba di Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 13.30 WIB usai mendarat di Bandara Blimbingsari. Ia kemudian langsung menuju Dermaga 4 dan naik ke KMP Darma Rucitra bersama sejumlah direksi ASDP untuk menyeberang ke Gilimanuk.
Di saat bersamaan, para pemudik dan sopir kendaraan masih tertahan dalam antrean panjang selama 4 hingga 5 jam tanpa kepastian keberangkatan.
“Tidak punya empati, kami sudah menunggu lama. Kalau tidak punya hati, kami bisa saja merangkak masuk ke kapal,” ujar Yohanes (42), pemudik asal Jakarta dengan nada kesal.
Kekecewaan memuncak ketika para sopir dan pemudik membunyikan klakson sebagai bentuk protes terhadap rombongan menteri yang melintas. Namun, aksi tersebut tidak mendapat respons dari pihak rombongan.
Pemudik Terjebak Antrean, Logistik Menipis
Keluhan juga disampaikan Anthony (51), pemudik yang hendak menuju Bali. Ia mengaku kehabisan bahan bakar dan mengalami kesulitan logistik akibat lamanya antrean.
“Anak istri saya kelaparan, solar juga sudah menipis. Kami tidak tahu bisa sampai SPBU atau tidak,” ungkapnya.
Situasi di Pelabuhan Ketapang saat itu dipenuhi kendaraan yang mengular panjang menuju area penyeberangan. Para pemudik berharap adanya kejelasan sistem antrean dan prioritas pelayanan yang adil.
Sorotan Publik terhadap Pelayanan Penyeberangan
Insiden ini memicu sorotan terhadap manajemen penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama dalam menghadapi lonjakan arus mudik menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.
Sejumlah pemudik menilai perlakuan berbeda terhadap rombongan pejabat menunjukkan lemahnya pengaturan prioritas di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perhubungan maupun pihak ASDP terkait insiden tersebut.
Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan pelayanan penyeberangan berjalan adil, transparan, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan masyarakat. (*)
